Palembang, IDN Times - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenkaj) Sumsel mengimbau masyarakat yang hendak melakukan ibadah umrah untuk menunda perjalanan, mengingat kondisi Asia Barat belum stabil.
"Kami mengimbau seluruh jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat agar menunda keberangkatan sementara hingga kondisi di Timur Tengah stabil," ungkap Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Selatan, Arkan Nurwahiddin, Selasa (3/3/2026).
Arkan menjelaskan, saat ini kondisi geopolitik global tengah memanas akibat agresi militer yang dilakukan Amerika dan Israel ke wilayah Iran. Untuk itu, diperlukan upaya preventif agar jemaah umrah dapat menghindari risiko yang tidak diinginkan.
Arkan mengingatkan para jemaah untuk mengikuti informasi resmi dari pihak travel maupun otoritas terkait. Sementara itu, jemaah umrah mandiri diminta lebih proaktif berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia setempat.
"Kita berharap situasi segera membaik dan seluruh rangkaian ibadah, baik umrah maupun haji 2026, dapat berjalan lancar," jelas dia.
DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Sumbagsel memperkirakan, ratusan calon jemaah asal Sumsel terancam gagal melaksanakan umrah. Hal ini terjadi karena eskalasi ketegangan di kawasan Semenanjung Arab yang berdampak pada jadwal penerbangan dan kepastian keberangkatan.
"Mayoritas jemaah telah dijadwalkan berangkat setelah Hari Raya Idulfitri. Bahkan, biaya visa dan hotel telah dibayarkan penuh kepada pihak penyedia di Arab Saudi," ungkap Ketua DPD AMPHURI Sumbagsel, Kuswariansyah.
Kuswariansyah menjelaskan, pihaknya sudah mendapat imbauan dari Kementerian Haji dan Umrah untuk menunda keberangkatan karena kondisi yang belum kondusif. Selain itu menunggu kepastian dari penyelenggara umroh di Arab Saudi, khususnya jaminan visa dan akomodasi apabila terjadi penundaan.
"Kami sudah bersurat melalui Kementerian Haji dan Umroh. Saat ini masih menunggu jawaban terkait jaminan visa dan hotel yang sudah dilunasi jika keberangkatan harus ditunda," jelasnya.
Ia memperkirakan potensi kerugian yang harus ditanggung biro perjalanan bisa menembus miliaran rupiah apabila keberangkatan jemaah dibatalkan. Pasalnya, sejumlah komponen biaya seperti pengurusan visa dan pemesanan hotel telah dibayarkan lunas di awal dan tidak dapat dikembalikan.
"Estimasi kerugian travel bisa mencapai miliaran rupiah jika jemaah gagal berangkat, karena visa dan hotel sudah dilunasi. Kami berharap ada kebijakan fleksibel, baik berupa penjadwalan ulang tanpa penalti maupun pengembalian dana," jelas dia.