Jangan Salah! Mekanisme WFH ASN Palembang Tetap Kerja 37,5 Jam

Bagi ASN yang kebagian WFH, absensi dilakukan secara online melalui aplikasi LIMAS atau platform e-learning. Jam absensi juga masih sama seperti sebelum WFH diterapkan. Selain wajib melaporkan daftar kehadiran, ASN tetap harus mengisi laporan kinerja (lapkin) sesuai komunikasi dan instruksi atasan masing-masing OPD.

"ASN tidak diperkenankan mengaktifkan mode senyap (silent) agar komunikasi tetap lancar," jelasnya.

Kebijakan WFH yang dilakukan tiap Jumat per minggu, lanjut Yanuarpan, tidak mengurangi hari dan target kerja. Sementara, kewenangan pegawai yang boleh WFH adalah keputusan kepala perangkat daerah masing-masing instansi.

"Pimpinan OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan transformasi budaya kerja dalam rangka efisiensi energi ini," kata dia.

Diketahui sebelumnya, kebijakan WFH bagi ASN di Palembang telah disetujui Wali Kota Ratu Dewa berdasarkan instruksi pemerintah pusat. Surat edaran terkait mekanisme juga telah dibagikan kepada tiap instansi pemerintahan.

Dalam surat yang tertuang melalui edaran BKSDM nomor 910/SE/BKPSDM-V/2026, tertulis tentang pelaksanaan tugas kedinasan dan transformasi budaya kerja bagi ASN dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

"Di surat edaran juga disebutkan bahwa kepala dinas, semua eselon 3 tidak boleh WFH. Termasuk staf yang langsung berhadapan dengan publik. Intinya tidak boleh mengganggu pelayanan dasar," jelas Yanuarpan.

Dia merinci, ASN yang dilarang WFH dan tetap Work From Office (WFO) adalah mereka yang memiliki jabatan pimpinan tinggi pratama, camat, lurah, unit layanan kedaruratan sub urusan bencana, unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta unit layanan kebersihan.

Termasuk ASN yang bekerja di layanan kependudukan, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, unit layanan perizinan seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan layanan kesehatan.

"ASN di layanan pendidikan juga tidak WFH," kata dia.

Yanuarpan menegaskan bahwa bagi ASN yang melanggar aturan WFH, akan ada pemberian disiplin serta sanksi. Pelanggaran aturan yang dimaksud meliputi tidak merespons dua kali panggilan, diberikan teguran lisan. Lalu, jika tidak merespons lebih dari lima menit tanpa alasan, akan ada teguran tertulis. Bila kesalahan berulang, ASN mendapatkan evaluasi kinerja dan sanksi administratif dari Inspektorat Kota Palembang.

"Sesuai statement dari Wamendagri, silakan masyarakat juga mengawasi sebagai 'propam'. Takutnya, ada ASN di pantai Lampung, misalnya. Silakan masyarakat melapor dan mengawasi bersama-sama. Kalau dilaporkan, kita proses sesuai aturan yang ada," jelasnya.

Sementara kata salah satu ASN di Palembang, Ida, kepala dinasnya telah menyampaikan aturan terkait penerapan WFH sejak minggu lalu. Peringatan yang kerap dibahas bagi ASN yang bekerja WFH adalah gawai tetap harus siaga.

"Kami harus tetap siap untuk datang ke kantor, kalau atasan meminta. Laporan kinerja tetap diawasi online, terutama tugas-tugas wajib diselesaikan sesuai target," kata dia.

Lebih lanjut, Ida menyampaikan bahwa dari instruksi pemilik jabatan tertinggi di OPD, bagi yang tidak melakukan absensi pada aplikasi LIMAS ASN, maka dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), dan bagi ASN yang kedapatan jadwal WFH tidak boleh izin.