Palembang, IDN Times - Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Sumatra Selatan, Bambang Pramono, memprediksi pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami perlambatan jelang Lebaran Idul Adha 2026 pada 27 Mei nanti. Kondisi ekonomi yang melambat, katanya, disebabkan oleh kondisi neraca perdagangan global yang belum stabil.
"Sumsel kita lihat, prediksinya (pertumbuhan ekonomi) masih tumbuh, tapi mayoritas pergerakan melambat," ujarnya, Senin (4/5/2026).
Secara umum, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh kondisi niaga yang lesu, finansial negara yang tidak stabil, hingga pengaruh pelemahan nilai tukar mata uang. Apalagi katanya, berdasarkan kurs Bank Indonesia secara nasional pada 4 Mei, nilai jual di angka Rp17.464,89 sementara untuk beli senilai Rp17.291,11 per dolar AS.
"Meski kita melihat pola yang melambat, kita menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam rentang yang baik, kisaran 5,4-5,7 persen," kata Bambang.
Lebih lanjut, ia menyampaikan kondisi ekonomi yang diperkirakan melambat dapat berdampak pada pergerakan inflasi atau kenaikan harga pada sejumlah komoditas. Apabila inflasi naik secara signifikan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pergerakan negatif.
Sebab jika inflasi terlalu tinggi dan berlangsung panjang hingga angkanya melampaui batas tak wajar dan tidak terkendali, maka ekonomi akan terhambat.
"Tapi kita upayakan supaya range (target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen) bisa meningkat dari nilai sebelumnya," jelas dia.
Sementara berdasarkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumsel, pada kuartal pertama 2026, aktivitas ekonomi menunjukkan penguatan yang didorong oleh konsumsi domestik. Yakni, meski dihadapkan pada tantangan pelemahan ekspor komoditas global, instrumen fiskal tetap menyokong daya beli masyarakat dan investasi.
Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan inflasi.
"Belanja pemerintah mencatat pertumbuhan positif sebesar Rp2,91 triliun yang dipicu peningkatan belanja modal serta belanja pegawai. Namun, untuk sektor Transfer ke Daerah (TKD), terjadi sedikit perlambatan dengan realisasi sebesar Rp6,59 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh penyesuaian alokasi secara nasional," kata Rahmadi.