DKPP: Tekanan Kepala Daerah dan Cagub Bikin Penyelenggara Pemilu Goyah

21 Apr 2026, 20:03 WIB

Rangga Erfizal

DKPP: Tekanan Kepala Daerah dan Cagub Bikin Penyelenggara Pemilu Goyah

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lukito saat berada di Palembang

Intinya Sih

Heddy Lukito menegaskan tekanan politik dari kepala daerah dan peserta pemilu menjadi penyebab utama pelanggaran oleh penyelenggara, bukan karena lemahnya aturan yang sudah diatur detail dalam PKPU.
DKPP tetap memberikan sanksi tegas mulai dari peringatan hingga pemecatan, dengan menekankan bahwa pelanggaran lebih disebabkan tekanan kekuasaan daripada faktor ekonomi atau gaji penyelenggara.
Heddy menyebut pelaksanaan pemilu serentak meningkatkan kompleksitas dan tekanan terhadap penyelenggara, namun rekrutmen melalui panitia seleksi dan DPR dinilai sudah berjalan baik secara kualitas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lukito, mengungkap tekanan dari peserta pemilu hingga kepala daerah menjadi faktor utama yang membuat penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran.

Menurutnya, persoalan terbesar bukan terletak pada aturan, melainkan pada ketahanan integritas penyelenggara saat menghadapi intervensi politik.

"Paling banyak adalah pelanggaran aspek profesional. Sebenarnya, KPU sudah membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sangat detail, ibarat makan sudah disiapkan di piring, tinggal makan. Ketika mereka melakukan PKPU itu tidak dilaksanakan secara baik dan benar sehingga muncul banyak pelanggaran," ungkap Heddy Lukito di Palembang, Selasa (21/4/2026).

1. Tim KPU di daerah rawan ditekan kepentingan politik di daerah

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lukito saat berada di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)

Heddy menyebut dalam praktiknya, tekanan politik dari para peserta pemilu menjadi tantangan yang sulit dihindari. Setiap kontestan memiliki kepentingan untuk menang dan berupaya memengaruhi penyelenggara.

"Tetapi begini, ini kan namanya kompetisi politik. Masing-masing peserta pemilu dan pilkada ingin menang, dan mereka mencoba memengaruhi penyelenggara pemilu agar bisa dimainkan. Faktor inilah yang membuat teman-teman penyelenggara pemilu goyah karena integritasnya, juga karena secara mental mereka tidak kuasa melawan tekanan yang sangat berat," bebernya.

Ia menggambarkan tekanan yang dihadapi penyelenggara tidak ringan, karena harus berhadapan langsung dengan kekuatan politik di daerah.

"Bayangkan mereka menghadapi kepala daerah, KPUD provinsi, KPUD kabupaten/kota; mereka menghadapi calon gubernur dengan tekanan sangat berat. Bagi penyelenggara yang tidak kuat, mereka bisa goyah. Itu manusiawi. Itulah yang sering terjadi sehingga pengaruh tekanan dari luar membuat integritas penyelenggara pemilu menjadi buyar," jelasnya.

2. Gaji atau bukan jadi penyebab pelanggaran oleh penyelenggara pemilu

Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah wilayah Sumatra yang diselenggarakan di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)

Meski demikian, DKPP tetap menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, mulai dari peringatan hingga pemecatan.

"Paling berat sanksi kita pecat atau paling ringan diberi peringatan," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama pelanggaran. Menurutnya, tekanan kekuasaan justru lebih dominan dibandingkan dengan persoalan pendapatan.

"Gaji atau pendapatan bukan jadi faktor karena saya mengira pendapatan mereka sudah cukup lah. Tetapi lebih ke tekanan itu yang mereka tidak kuat terhadap tekanan kekuasaan, jadi bukan semata-mata karena uang," jelasnya.

3. Pilkada serentak tak jadi penyebab pelanggaran

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lukito saat berada di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)

Heddy menyebutkan, pelaksanaan pemilu serentak bukan penyebab utama meningkatnya pelanggaran. Namun, kompleksitas kontestasi politik yang terjadi secara bersamaan membuat tekanan terhadap penyelenggara jauh lebih besar.

"Pilkada diserentakkan tidak semata-mata meningkatkan pelanggaran. Tetapi pemilu lalu memang yang paling keras. Karena semuanya serentak, dibutuhkan ketelitian, kecermatan, dan tingkat profesional yang lebih bagus, jelasnya.

Heddy juga menilai proses rekrutmen penyelenggara pemilu sejauh ini sudah berjalan baik. Seleksi dilakukan melalui panitia seleksi dan ditetapkan oleh DPR, sehingga secara kualitas dinilai memadai.

"Rekrutmen sudah bagus, dilakukan secara pansel yang ditetapkan oleh DPR. Itu menurut saya sudah bagus seleksinya," jelasnya.