Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
MBG dan Kopdes Merah Putih Picu Perlambatan Belanja di Sumsel
Ilustrasi MBG. (IDNTimes/Tunggul Damarjat)

  • Realisasi belanja pemerintah di Sumsel tahun 2025 melambat akibat kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan prioritas, termasuk program MBG serta KDMP yang belum berjalan optimal.

  • Total realisasi belanja APBN Sumsel mencapai Rp48,2 triliun atau 95,3 persen dari target, turun 8,85 persen dibanding tahun sebelumnya karena kontraksi pada belanja pemerintah pusat.

  • Transfer ke daerah tercatat Rp33,7 triliun atau 96,53 persen dari pagu dan naik 2,02 persen secara tahunan, menunjukkan kinerja positif meski implementasi program prioritas masih lambat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
awal 2025

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan perlambatan realisasi belanja di Sumatera Selatan. Program MBG dan KDMP belum berjalan luas sehingga turut menahan laju belanja.

2025

Realisasi belanja APBN di Sumatera Selatan tercatat Rp48,2 triliun atau 95,3 persen dari target, turun 8,85 persen dibandingkan 2024. Belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi 26,97 persen menjadi Rp14,4 triliun karena tidak ada agenda Pemilu maupun Pilkada.

15 Maret 2026

Kepala DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto menyampaikan bahwa perlambatan belanja sepanjang 2025 disebabkan perubahan prioritas dan lambatnya implementasi program MBG serta KDMP. Ia menilai percepatan realisasi program prioritas masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Realisasi belanja pemerintah di Sumatera Selatan pada tahun 2025 mengalami perlambatan dan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran serta belum optimalnya pelaksanaan beberapa program prioritas.
  • Who?
    Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto, bersama jajaran DJPb yang memantau kinerja realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
  • Where?
    Perlambatan terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan laporan disampaikan dari Palembang melalui keterangan resmi DJPb setempat.
  • When?
    Pernyataan disampaikan pada Minggu, 15 Maret 2026, dengan data yang mencakup periode realisasi anggaran sepanjang tahun 2025.
  • Why?
    Kondisi ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat di awal tahun 2025 serta belum berjalannya secara luas program Makan Bergizi Gratis dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
  • How?
    DJPb mencatat realisasi belanja APBN di Sumsel mencapai Rp48,2 triliun atau 95,3 persen dari target; belanja pusat terkontraksi 26,97 persen sementara transfer ke daerah mencapai Rp33,7 trili
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pak Rahmadi bilang uang belanja di Sumsel jadi lambat dipakai tahun 2025. Katanya karena ada aturan hemat uang dari pemerintah dan program Makan Bergizi Gratis belum jalan banyak. Koperasi Desa Merah Putih juga baru dibuat. Sekarang uang yang dikirim ke daerah masih besar, tapi belum semua bisa dipakai cepat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times Sumsel - Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan, Rahmadi Murwanto, mengatakan realisasi belanja sepanjang 2025 mengalami perlambatan dan cenderung menurun akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun lalu.

"Perubahan prioritas membuat realisasi belanja pemerintah pusat di satuan kerja sempat melambat. Program MBG (Makan Bergizi Gratis) belum berjalan luas dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) juga masih dalam tahap pembentukan menjadi faktor (perlambatan belanja)," ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima, Minggu (15/3/2026).

1. Belanja Sumsel pada 2025 terbagi dua komponen

Ilustrasi perbandingan beban anggaran antara pusat dan daerah dalam pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merefleksikan dinamika desentralisasi fiskal di Indonesia.

Berdasarkan data DJPb Sumsel, realisasi belanja dalam APBN tercatat Rp48,2 triliun atau di angka 95,3 persen dari target. Nilai itu, kata Rahmadi, mengalami penurunan secara year-on-year (yoy) dibandingkan tahun 2024 sebesar  8,85 persen.

"Perlambatan dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada awal 2025 dan belanja negara di Sumsel terbagi dalam dua komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD)," kata dia.

2. Realisasi belanja Sumsel terkontraksi dalam pada 2025

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Rahmadi merinci, pada belanja pemerintah pusat, realisasinya tercatat sebesar Rp14,4 triliun atau mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 26,97 persen secara tahunan. Penyebab kontraksi belanja pemerintah pusat, lanjut dia, dipicu kebijakan efisiensi di awal tahun yang menahan realisasi belanja barang dan belanja modal.

"Selain itu, pada 2025 juga tidak ada agenda penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada seperti pada 2024," jelasnya.

3. Realisasi belanja Sumsel pada 2025 tak sampai 100 persen

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara lanjut Rahmadi, realisasi transfer ke daerah di Sumsel sepanjang 2025 mencapai Rp33,7 triliun atau 96,53 persen dari pagu yang ditetapkan. Meski belum mencapai 100 persen dari pagu, realisasi tersebut masih menunjukkan kinerja positif karena meningkat 2,02 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Perubahan prioritas belanja pemerintah turut memengaruhi laju realisasi anggaran di daerah. Namun, pemerintah pusat tetap menyalurkan TKD yang cukup besar ke Sumsel sehingga kinerja belanja secara keseluruhan masih mencatatkan kenaikan tipis,” kata dia.

Rahmadi menambahkan, percepatan realisasi sejumlah program prioritas pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah dalam mendorong belanja daerah. Padahal, refocusing anggaran telah dilakukan agar pembiayaan program prioritas dapat segera direalisasikan.

"Di satu sisi anggaran dihemat untuk mendukung program prioritas, tetapi implementasinya masih berjalan lambat,” jelasnya.

Editorial Team