Demi Tampung Keluhan Warga, BGN Wajibkan Setiap SPPG Punya Akun Medsos

Medsos tersebut diminta aktif dan dikelola oleh masing-masing penyedia dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap daerah, termasuk di Sumatra Selatan dan Kota Palembang. Nantinya semua SPPG wajib memiliki akun medsos. Tujuannya agar program MBG lebih transparan.

Sony menyampaikan, melalui medsos yang dikelola penyedia dapur, SPPG wajib menunjukkan menu yang dibuat pada hari tersebut. Medsos itu pun menjadi wadah SPPG untuk melaporkan kerja nyata kepada masyarakat. Contoh kegiatan yang harus dipublikasikan adalah mengenai jenis menu harian, catatan kandungan gizi dalam tiap makanan, hingga jumlah total harga dari setiap menu yang terdistribusi.

"Mulai pekan besok (Senin), publik diharapkan dapat memantau langsung unggahan dari masing-masing SPPG. Jika ditemukan kejanggalan harga bahan pangan, masyarakat dipersilakan untuk mempertanyakannya," kata dia.

Sony memberi contoh, bentuk transparansi melalui medsos meliputi rincian harga tiap menu. Ia pun tak menampik bila kerap terjadi kondisi markup dari setiap menu yang dibagikan kepada publik lewat MBG. Misalnya, kata dia, harga pisang Rp1.500 tetapi ditulis Rp2.500. Masalah itu, kata Sony, boleh dipertanyakan langsung ke SPPG.

"Transparansi ini penting agar program berjalan akuntabel," jelasnya.

Dia menjanjikan, BGN akan konsisten melakukan pengecekan berkala terkait prosedur MBG di daerah. Harapannya, agar tidak terjadi keadaan dan peristiwa yang tak diinginkan. Sejauh ini, lanjutnya, BGN sudah melakukan evaluasi terhadap jumlah total SPPG di Indonesia yang mencapai 24 ribu unit. Karena angka secara nasional cukup banyak, Sony mengaku bahwa dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan belum sepenuhnya seragam.

Perlu inovasi dari para ahli gizi dan pengelola SPPG dalam menyusun menu, sebagai upaya program MBG lebih baik ke depan. Jika masih terdapat keluhan mengenai kurangnya variasi atau nilai gizi yang dianggap belum memadai, maka hal tersebut menjadi bahan evaluasi internal.

“Harus variatif. Bahkan ada SPPG yang meminta masukan dari siswa, besok menunya mau apa. Itu bagus sebagai bentuk partisipasi," kata dia.

Sementara kata Gubernur Sumsel, Herman Deru, daerah yang dipimpinnya menjadi salah satu provinsi yang minim komentar negatif soal MBG. Ia mengklaim bahwa kondisi positif itu artinya pemerintah telah berhasil membangun implementasi program di daerah.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari kesiapan daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan. Seluruh kebutuhan bahan untuk MBG tersedia di Sumsel tanpa harus mengandalkan impor dari luar daerah maupun luar negeri," katanya.

Menurut Deru, konsistensi pemerintah daerah dalam membangun kemandirian pangan menjadi faktor penting. Sejak November 2021, Sumsel sudah mencanangkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

"Masyarakat diberikan bibit ayam, ikan, dan komoditas lainnya. Selain itu, masyarakat menanam kebutuhan sehari-hari seperti cabai, bawang, dan komoditas pokok lainnya," jelas dia.

Ketika program MBG masuk lanjut Deru, semua orang sibuk dan sempat khawatir harga pangan akan naik. Namun, ia mengklaim Sumsel tidak mengalami kenaikan harga komoditas karena sudah punya kemandirian pangan, sehingga suplai dan demand tetap terjaga.

Padahal pantauan IDN Times, pernyataan Herman Deru tak sejalan dengan kondisi di lapangan. Akibat program MBG, justru harga komoditas utama seperti ayam potong ras dan telur ayam cenderung tinggi.

Kata salah satu pedagang di Pasar Tradisional KM 5 Palembang, harga ayam potong ras bertahan di angka Rp38-40 ribu dan telur ayam sebesar Rp28-30 ribu dari sebelumnya di bawah Rp26 ribu. Beberapa pedagang pun mengaku, akibat MBG, harga komoditas dan pangan kosisten tinggi dan sulit berada pada kisaran harga stabil.