Bupati Muba Tegaskan Tak Ada Pemangkasan PPPK, Sebut Anggaran Cukup

Menurut Toha, PPPK merupakan salah satu peran penting dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Maka itu, keberadaannya tetap dipertahankan dan akan diusahakan bagaimanapun agar keuangan daerah bisa men-cover honor para PPPK.

"Kalau memang ada pemangkasan, Kabupaten Muba Insyallah tidak ada PPPK yang terdampak. Kita berusaha bagaimana caranya bisa dipertahankan. Kalau sampai dihapus, tentu akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Itu yang tidak kita inginkan," ujarnya, Senin (30/3/2026).

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua DPRD Muba, Irwin Zulayani. Ia menilai isu pemutusan PPPK masih sebatas wacana nasional dan belum tentu terjadi di daerah.

"Menurut saya itu sekadar isu. Tidak mungkin melakukan pemecatan hanya karena keterbatasan anggaran," ungkapnya.

Menurutnya, PPPK memiliki dasar hukum yang jelas melalui surat keputusan (SK) yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Mereka ini lahir karena ada SK, dan itu dilindungi undang-undang. Kalau soal pemutusan ke depan, itu masih isu nasional. Yang jelas, anggaran tetap kita siapkan sesuai aturan dan tahun anggaran," ungkapnya.

Saat ini, ia menambahkan, pemerintah daerah harus fokus mendorong peningkatan pendapatan daerah sebagai solusi jangka panjang dan berkelanjutan.

"Kita tidak melakukan pemecatan. Justru kita dorong pendapatan daerah meningkat. Kalau pendapatan naik, maka kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan juga bisa tercapai," ucap Irwin