AJI Palembang-Tribun Kecam Pengeroyokan Jurnalis di Depan Mapolda Sumsel

Dalam pernyataan sikapnya, AJI Palembang menyampaikan empat tuntutan terkait kekerasan terhadap dua jurnalis tersebut. AJI mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus penganiayaan, menangkap dan mengadili seluruh pelaku, serta menjalankan proses penyidikan secara transparan.

"Jelas kasus ini menghalau kerja jurnalis yang menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial," jelasnya.

Resha menyebut kekerasan terhadap jurnalis menambah catatan buruk kasus kekerasan terhadap pers di Sumatra Selatan. Menurutnya, tindakan tersebut menghambat kerja jurnalistik yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai prosedur serta kode etik jurnalistik.

"Aparat keamanan wajib melindungi jurnalis yang sedang bertugas, baik dalam situasi kondusif maupun kondisi kacau," jelasnya.

Sikap serupa disampaikan Pemimpin Redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, Prawira Maulana. Pihaknya mengecam kekerasan terhadap Rachmad Kurniawan dan sejumlah jurnalis lain yang menjadi korban saat meliput demonstrasi di depan Mapolda Sumsel.

Dalam pernyataan resminya, redaksi menyebut Rachmad mengalami kekerasan ketika sedang melakukan siaran langsung melalui Facebook. Meski telah menjelaskan identitasnya sebagai wartawan, ia dan sejumlah jurnalis lainnya tetap menjadi sasaran pemukulan.

Sebelum penganiayaan terjadi, para jurnalis juga disebut mengalami intimidasi dan diminta menghapus foto serta video hasil peliputan. Akibat kejadian tersebut, Rachmad harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

"Redaksi akan melaporkan perkara ini secara resmi ke polisi," jelasnya.

Selain mendesak pengusutan kasus, redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel meminta adanya perlindungan serta jaminan keamanan bagi wartawan agar dapat menjalankan tugas tanpa intimidasi, ancaman, maupun kekerasan.

"Menuntut pengusutan secara menyeluruh dan objektif atas peristiwa ini sehingga para pelaku dan pihak yang bertanggung jawab segera ditangkap," jelasnya.

Redaksi menegaskan kekerasan terhadap wartawan tidak boleh dianggap sebagai risiko yang wajar dalam pekerjaan jurnalistik. Keselamatan jurnalis dan kebebasan pers merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Pihaknya juga mengajak komunitas pers dan organisasi jurnalis untuk bersama-sama mendorong pengusutan kasus tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, redaksi turut mengingatkan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, dugaan kekerasan terhadap wartawan yang sedang bertugas perlu diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami juga meminta perlindungan dan jaminan keamanan bagi wartawan agar dapat menjalankan tugas tanpa intimidasi, ancaman, maupun kekerasan," jelasnya.