Warga Tanah Datar Tolak Pembangunan PLTS di Danau Singkarak

Tokoh masyarakat di daerah Batipuah Selatan, Fadli mengatakan masyarakat tidak ingin adanya PLTS tersebut di daerah Singkarak.

"Kami di sini semua sudah sepakat untuk menolak PLTS ini," katanya saat menyampaikan aspirasi di depan petinggi PLN, bupati dan anggota DPR RI, Andre Rosiade.

Menurutnya, masyarakat yang telah sepakat menolak pembangunan PLTS tersebut berasal dari Nagari Bungo Tanjuang, Nagari Guguak Malalo, Nagari Sumpur dan Nagari Padang Laweh.

Alasan masyarakat di daerah tersebut melakukan penolakan berkaitan dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari keadaan danau, hingga biota endemik yang ada di Danau Singkarak.

"Karena saat ini keadaan danau juga sudah rusak. Dulu, hanya dengan menggunakan kaki saja bisa mendapatkan ikan bilih di sini. Tapi saat ini sudah tidak seperti itu lagi," katanya.

Ia mengatakan, masyarakat di sekitar Danau Singkarak tidak serta merta menolak program yang dibuat oleh pemerintah. Melainkan memiliki berbagai pertimbangan lainnya.

"Kami juga sudah kecewa dengan PLTA yang sudah berdiri puluhan tahun. Janjinya dulu akan memberikan penerangan jalan gratis, beasiswa hingga listrik untuk masjid juga digratiskan," katanya.

Ia mengungkapkan, hal tersebut tidak terealisasi satupun dan tidak ada yang ditepati oleh pihak PLTA kepada masyarakat di sekitar.

"Selain itu, saat ini masyarakat sedang gencar menggalakkan wisata di pinggir danau. Kalau PLTS ini direalisasikan, tentunya yang dilihat wisatawan ke sini hanya alat solar yang terapung itu saja," katanya.

Hal tersebut menjadi kekhawatiran warga di daerah tersebut untuk mengizinkan PLTS terapung didirikan di Danau Singkarak yang berada di daerah tempat tinggal mereka.

Fadli menyarankan agar PLN tidak membuat PLTS tersebut di Danau Singkarak, melainkan di daerah Kota Sawahlunto.

"PLTU Siantang di Sawahlunto kan ada dan ada ribuan hektar lahan yang bisa digunakan di sana. Kenapa dikejar ke Danau Singkarak ini," katanya.

Ia mencontohkan China yang membuat PLTS di daerah gurun pasir yang tidak berpenghuni dan tidak akan mengganggu warganya.

"Di atas jalan tol yang baru dibuat itu kan juga bisa. Kami bukan hanya menolak saja. Masyarakat kami di sini mentalnya juga terganggu karena rencana pembangunan PLTS ini. Harusnya bapak-bapak bertanggung jawab juga untuk hal ini," katanya.