Warga Lahat Resah Truk Tambang Lintas Kota, DPRD Panggil Perusahaan

21 Nov 2025, 10:08 WIB

Rangga Erfizal

ilustrasi foto di dunia pertambangan. (unsplash.com/Dominik vanyik)

Intinya sih...

Warga Muara Enim resah dengan iring-iringan truk tambang asal Lahat yang melintas di jalan kota, padahal seharusnya melintas di jalan negara.
DPRD Lahat memanggil PT MIP untuk pertanggungjawaban terkait truk besar yang melintas tanpa izin dan pengawalan resmi, serta mengancam sanksi tegas bila terbukti melanggar.
Tokoh masyarakat Riswandar khawatir kejadian ini dapat merusak jalan kabupaten dan meminta perhatian stakeholder di Muara Enim dan Lahat untuk menghindari kerugian masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Lahat, IDN Times - Masyarakat Muara Enim tengah dibuat khawatir dengan seringnya iring-iringan mobil bertonase besar asal Lahat yang melintas di jalan kota. Padahal sesuai aturan, mobil-mobil tersebut seharusnya melintas di jalan negara, sehingga masyarakat cemas kondisi ini akan berdampak pada kerusakan jalan atau fasilitas publik lainnya seperti yang terjadi di Jembatan, Muara Lawai dekat perbatasan Muara Enim-Lahat.

Setelah ditelusuri, kendaraan Heavy Duty (HD) tersebut diketahui milik perusahaan PT MIP dan PT PPA selaku operator tambang di Lahat. Kejadian ini sontak membuat DPRD Lahat angkat suara dan segera memanggil untuk dilakukan klarifikasi.

"Truk sebesar itu tidak seharusnya melintas di jalan umum tanpa izin dan pengawalan resmi. Karena perusahaan berada di Lahat, DPRD segera memanggil PT MIP untuk mempertanggungjawabkan hal ini," Wakil Ketua DPRD Lahat, Andriansyah, Jumat (21/11/2025).

1. DPRD Lahat akan klarifikasi dua operator tambang

Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

Andriansyah menjelaskan, kejadian di Jembatan Muara Lawai seharusnya menjadi pembelajaran bersama agar operator tambang dapat menjaga fasilitas publik yang ada. Terlebih kendaraan bermuatan besar tidak sembarangan melintas dan memiliki izin.

"Tidak menutup kemungkinan ada sanksi tegas bila terbukti melanggar dan meresahkan warga. Komisi II sudah kami minta menindaklanjuti," jelas dia.

Dirinya menyebut, persoalan ini sudah dikoordinasikan dengan Komisi II DPRD Lahat. Jika ditemukan unsur pelanggaran, pihaknya tidak ragu merekomendasikan sanksi tegas.

“Kami tidak ingin kejadian di Muara Lawai itu terulang. Jangan sampai Lahat kembali dipermalukan karena perusahaan tidak taat aturan," jelas dia.

2. Tonase truk tambang tak sesuai kapasitas jalan kabupaten

ilustrasi truk pengangkut di tambang. (dok. Kementerian ESDM)

Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Muara Enim Riswandar yang menganggap kejadian ini sebagai bentuk kecolongan dari pengawasan. Dirinya khawatir, bila kejadian serupa tidak menjadi atensi dapat merusak jalan kabupaten.

"Beban jalan di sana hanya MST 5-8 ton, jauh dari kemampuan bila truk HD melintas," jelas dia.

Pihaknya meminta kejadian ini menjadi perhatian stakeholder di Muara Enim dan Lahat sehingga, kejadian yang merugikan masyarakat dapat dihindari.

"Kalau ada oknum yang memberi izin tanpa sepengetahuan bupati, berhentikan jangan dibiarkan," jelas dia.

3. Nilai lemah dan fungsi pengawasan dan sanksi

Ilustrasi pertambangan. (IDN Times)

Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi, turut menyatakan dukungannya terhadap langkah DPRD Lahat. Dirinya menilai tindakan PT MIP menunjukkan sikap tidak patuh terhadap ketentuan terkait mobilisasi alat berat.

"Jika perusahaan berani menerobos, itu menunjukkan lemahnya pengawasan dan sanksi. Pemda dan DPRD harus menindak tegas," jelas dia.

Rahmat menegaskan bahwa kejadian ini perlu menjadi bahan evaluasi serius agar insiden runtuhnya Jembatan Muara Lawai tidak kembali terjadi.

"Kalau dibiarkan, bukan hanya jalan dan jembatan yang rusak, tapi citra daerah kembali jatuh. Pemerintah tidak boleh tinggal diam," jelas dia.