Walhi Sumsel Protes Rencana Pembangunan di Pulau Kemaro

08 Apr 2021, 09:42 WIB

Default Image IDN

Palembang, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Sumatra Selatan (Walhi Sumsel) menentang langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, yang berencana membangun Pulau Kemaro menjadi destinasi wisata baru.

Pembangunan di pulau seluar 79 hektare (ha) itu dikhawatirkan akan merusak ekologis dan keragaman sosial budaya, serta sejarah masyarakat pulau tersebut dan sekitarnya.

"Apa lagi rencana ini ditujukan untuk membangun pantai buatan dan mewujudkan destinasi layaknya Taman Impian Jaya Ancol. Pembangunan ini berpotensi merusak daerah resapan air di daerah aliran Sungai Musi dan mengakibatkan banjir. Lalu memicu degradasi lingkungan yang mengancam ekosistem," ungkap Pengkampanye Walhi Sumsel, Caesar Aditya, Kamis (8/4/2021).

1. Sumber penghidupan masyarakat bisa terkikis

Default Image IDN

Pemkot Palembang sejauh ini telah membuka lahan seluas 25 ha di Pulau Kemaro. Sudah ada 10 bungalow yang berdiri. Langkah mewujudkan destinasi baru ini ditargetkan rampung pada 2023 mendatang, bahkan Pemkot tengah mencari dana sekitar Rp1,4 triliun.

"Tidak hanya dampak lingkungan, pembangunan juga akan berdampak bagi sumber-sumber penghidupan masyarakat sekitar pulau. Bagaimana tidak, masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya dengan bertani. Karena adanya pembangunan ini, sebagian tanaman warga harus ditebang," ujar dia.

2. Pulau Kemaro sebagai daerah penghasil pangan di Palembang

Default Image IDN

Aditya menambahkan, perencanaan berbasis infrastruktur oleh Pemkot justru menimbulkan kesan bahwa pengembangan pariwisata di sana karena logika proyek ketimbang studi yang layak. Wilayah yang identik dengan nilai sejarah dan budaya kata Aditya, harusnya dapat dikelola dengan cara yang lebih memerhatikan aspek kearifan lokal.

"Pulau Kemaro merupakan wilayah penghasil pangan dengan luas lahan 8 ha. Jelas arah pembangunan ini hanya ditujukan ke pihak swasta selaku investor. Sedangkan masyarakat setempat akan kehilangan aset produksi dan konsumsi warga," jelas dia.

3. Pembangunan akan merusak nilai historis pulau

Default Image IDN

Walhi Sumsel berharap, pPemkot Palembang merevisi keinginan pembangunan destinasi wisata yang dianggap tidak masuk akal. Menurutnya, Pulau Kemaro justru memiliki potensi wisata yang mumpuni dengan segala orisinalitasnya.

Pemerintah pun diminta lebih memerhatikan bagaimana mengembangkan potensi yang melibatkan aktivitas masyarakat lokal, sehingga menjadi daya tarik baru bagi pengembangan wisata.

"Bukan dengan melakukan pembangunan yang justru merusak nilai historis dan menggerus harapan ke depan pulau tersebut," tutur dia.

4. Pembangunan pulau diyakini tidak merusak budaya dan ekosistem pulau

Pemkot Palembang tinjau lokasi check point di perbatasan (Kominfo Palembang)

Staf Khusus Wali Kota (Stafsus Wako) Palembang, Sapri Nungcik, membantah langkah pembangunan Pulau Kemaro bakal merusak ekosistem, sejarah, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Menurutnya, pembangunan yang dicanangkan pemkot justru membantu masyarakat lokal. Pihaknya membantah rencana pembangunan itu juga akan merusak keragaman yang telah terbentuk di Pulau Kemaro.

"Kita ingin menghadirkan nuansa lain di Pulau Kemaro tanpa merusak dan bertentangan dengan budaya," ujar dia.

Sapri menilai, pembangunan ini direncanakan untuk mengoptimalisasi pembangunan di pPulau Kemaro, dan memperkenalkannya lebih luas. Selama ini, pulau tersebut hanya terkenal dengan wisata budaya dan agama yang terkenal dengan Pagoda sembilan lantai dan Klenteng Hok Tjing Rio.

"Orang tahunya Pulau Kemaro adalah Pagoda, selebihnya gak tahu ada apa di dalamnya. Kita akan mulai pembangunan dengan CSR PDAM. Bahkan Gubernur Sumsel bersedia membantu penimbunan untuk pantai buatan. Pasirnya itu akan didatangkan dari Bangka," tutup dia.