Walhi & Petani Minta Gubernur Sumsel Selesaikan Krisis Agraria

Hairul melanjutkan, pemerintah juga harus segara merehabilitasi lingkungan, akibat kerusakan ekologis yang terus terjadi. "Kemudian, pemerintah harus memberikan sanksi kepada perusahaan yang merusak lingkungan," ujar dia.

Walhi Sumsel juga menuntut pemerintah untuk menyetop memberikan izin skala besar kepada perusahaan setelah bencana karhutla dan harus menindak tegas pemilik sawit skala besar di kawasan hutan.

"Kami juga menuntut pemerintah untuk memberikan hak kelola bagi masyarakat korban penggusuran cawang Gumilir yang berada di wilayah pengungsian. Serta, mengutamakan perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria di wilayah konflik," tegas dia.

Menurut catatan Walhi Sumsel, beberapa perusahaan yang diduga ada persoalan, yakni komunitas Lebak Rawang berkonflik dengan PT BHP, Serikat Petani Cawang dengan PT MHO, masyarakat dengan PT WAJIB, PT Rambang Agro Jaya. PT Kelantan Sakti dan PT GC, serta komunitas air sugihan dan komunitas Sri Bandung dengan ban PT Cinta Manis.

Sementara, Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, didampingi Anggota DPRD Sumsel lainya, MF Ridho, Muchendi Mahzareki dan Hasbi menerangkan, DPRD Sumsel berjanji akan memanggil perusahaan yang selama ini bermasalah dengan lahan masyarakat, persoalan lingkungan maupun kasus lainnya dengan kaum tani, sehingga persoalan agraria yang disampaikan dapat segara dituntaskan.

"Kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan, ini menjadi aspirasi dari para kaum tani untuk DPRD, oleh karena itu kami akan panggil perusahaan yang bermasalah," tandas dia.