Waduh, Mahasiswa Poltek Sekayu Terancam Gagal Wisuda
Musi Banyuasin, IDN Times - Puluhan mahasiswa Politeknik Sekayu dari tiga Program Studi (Prodi) terancam tidak bisa wisuda. Hal itu dipicu aksi mogok kerja yang dilakukan pegawai maupun dosen kampus beberapa hari lalu.
Keresahan ini diakui Yopa, mahasiswa Prodi Teknik Informatika semester 6. Ia mengatakan, situasi sekarang membuat dirinya dan beberapa mahasiswa semester akhir lainnya bingung.
"Tentu saja semua menjadi terhambat, termasuk pengesahan tanda tangan tugas akhir tidak bisa diselesaikan karena semua dosen mogok kerja," ujarnya
1. Mahasiswa rutin bayar uang semester dan pembangunan
Ia mengaku selama ini sudah rutin membayar uang semester sekitar Rp2.750.000. selain itu ada juga uang pembangunan berkisar Rp3 juta yang dicicil selama empat semester.
"Belum lagi uang TOEFL sebesar Rp525 ribu yang rata-rata sudah lunas dibayar. Karena kami ingin menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat sebelum wisuda. Adanya mogok kerja ini tentu saja kami merasa bingung ingin berbuat apa lagi," ungkapnya.
2. Mahasiswa segel gedung kampus tuntut yayasan mundur
Sebelumnya, ratusan mahasiswa Politeknik Sekayu berduyun-duyun mendatangi kampus untuk menyegel serta menduduki gedung yang dikelola Yayasan Muba Sejahtera (YMS). Aksi terkait belum ada kejelasan biaya operasional Politeknik dari ketua yayasan yang kini menghilang, Sabtu (30/7/2022).
Beberapa di mahasiswa membawa spanduk yang menuntut ketua yayasan untuk mundur, karena dinilai gagal mengelola Politeknik. Beragam tulisan aksi tuntutan mahasiswa ini pun ditempel di pintu pagar, pintu masuk, dinding, hingga kendaraan operasional Politeknik. Tulisannya 'Mosi Tidak Percaya'.
3. Pemkab sudah beri waktu yayasan untuk mandiri
Menanggapi tuntutan dan reaksi mogok kerja para dosen maupun pegawai Politeknik Sekayu beberapa waktu lalu, Pj Sekda Muba Musni Wijaya mengatakan, pihaknya akan mengadakan rapat terkait langkah-langkah apa saja yang akan diambil.
"Pihak yayasan harus bertanggung jawab. Selama ini sudah diberi waktu untuk mandiri. Apalagi selama ini Pemkab Muba terus memberikan bantuan, tapi langkah konkret pihak yayasan untuk mandiri tidak kelihatan," ujarnya.
4. Pj Sekda tegaskan perguruan tinggi bukan kewenangan kabupaten
Musni menilai, tidak ada keseriusan dari pihak yayasan untuk mandiri. Sedangkan berdasarkan rekomendasi BPK, Pemda tidak boleh terus membantu biaya operasional Politeknik Sekayu.
"Alasannya Perguruan Tinggi bukan menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Maka itu sudah lama pihak yayasan diberikan kelonggaran untuk bisa mandiri. Tidak selamanya pihak Pemkab akan terus menyuplai dana karena terikat aturan," tutupnya.
