Wacana Penjurusan Kembali di SMA Bikin Pendidikan Tanpa Road Map
- Wacana penjurusan kembali IPA, IPS, dan Bahasa di SMA menuai beragam komentar dan respons dari pelaku pendidikan di Palembang.
- Perubahan sistem pengajaran tiap pergantian pemangku kebijakan menjadikan pendidikan di Indonesia tidak memiliki peta jalan atau road map jangka panjang.
- Pendidikan Indonesia disorot global karena kondisi mutu pendidikan yang rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
Palembang, IDN Times - Wacana penjurusan kembali IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang pendidikan SMA menuai beragam komentar dan respons dari pelaku pendidikan termasuk di Palembang. Apalagi kebijakan sistem pengajaran dan kurikulum yang berubah-ubah sudah dianggap kebiasaan setiap pergantian pemerintahan.
"Pengamatan saya, sudah sering terjadi (ganti kebijakan) setiap jajaran menteri berganti. Istilahnya ganti pejabat ganti aturan pendidikan," kata Wakil Ketua PGRI Sumsel, Syahrial, Jumat (18/4/2025).
1. Indonesia disebut tak memiliki mutu pendidikan jangka panjang
Perubahan sistem pengajaran tiap pergantian pemangku kebijakan, menurut Syahrial, menjadikan pendidikan di Indonesia tidak memiliki peta jalan atau road map jangka panjang. Kondisi ini katanya memengaruhi kualitas pendidikan Tanah Air.
"Kami menanggapinya, adanya gonta-ganti kebijakan dengan cepat menunjukkan pemerintah tanpa ada kajian mendalam. Kondisi ini buat Indonesia tidak punya (skema) pendidikan jangka panjang," jelasnya.
2. Mutu pendidikan Indonesia terbilang rendah
Sehingga kata Syahrial, pendidikan Indonesia disorot global. Secara mutu pendidikan, kondisi sekarang terbilang rendah jika dibandingkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Indonesia pun kalah bersaing dari sisi peningkatan pendidikan.
"Data Bappenas 2024 bahkan pendidikan Indonesia urutan ke 6 dari 7 negara di ASEAN. Kondisi ini karena seringnya ganti pemimpin, ganti kebijakan," kata dia.
3. Penjurusan kembali di SMA ada dampak positif dan negatif
Menurutnya, makin sering pergantian kurikulum membuat sejumlah siswa kebingungan menghadapi pendidikan Indonesia. Padahal jika program sebelumnya (Kurikulum Merdeka) dilanjutkan pada tahun ini, mendorong siswa belajar lebih kreatif.
"Sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya. Berdasarkan implementasinya ada kaitan ke perguruan tinggi (penjurusan di SMA) ada dampak positif. Negatifnya, ada juga siswa maupun guru yang bingung dan jadi hal yang memicu pro-kontra. Apalagi bagi mereka yang sudah nyaman menjalankan program Kurikulum Merdeka," jelasnya.
Tetapi berdasarkan prinsip, PGRI Sumsel harus menerima apapun kebijakan dan rencana yang dicanangkan pemerintah, termasuk soal perbaikan dan cara meningkatkan pendidikan di Tanah Air.
