Upaya Ganti Rugi Lahan di PLTU Sumsel Dinilai Rugikan Masyarakat

Menurut Sumarlan, masyarakat terancam kehilangan penghidupan dalam hitungan hari. Beberapa usaha diskusi dan negoisasi yang diharapkan masyarakat tak kunjung mendapat kata sepakat. Upaya ganti rugi yang dilakukan pemilik IUP dinilai tak sesuai dengan nilai kerugian yang diterima masyarakat.

Pasalnya perusahaan hanya bersedia memberikan ganti rugi untuk lahan senilai Rp250 juta per hektare. Padahal pendapatan masyarakat dapat menghasilkan nilai lebih dari pendapatan perkebunan sebesar Rp10 juta untuk kebun karet dan Rp7,2 juta perbulan dari karet.

"Hitung-hitungan ini tak hanya mencederai akal sehat dan mencabut harapan hidup dari akar paling dalam. Nilai ganti rugi yang ditawarkan tidak sebanding bahkan dengan satu tahun hasil panen masyarakat," ungkap dia.

Dirinya menjelaskan, masyarakat hanya ingin adanya ganti untung yang adil yang dapat diterimanya. Pihaknya menilai, dengan ganti rugi yang layak justru memungkinkan masyarakat untuk membangun kembali sumber ekonomi setelah tanahnya digusur.

"Saat ini masyarakat resah atas masa depan yang tak pasti. Masyarakat menuntut pemerintah, baik di tingkat Provinsi Sumsel maupun Kabupaten Muara Enim, untuk mendengar suara akar

rumput sebelum membungkam hidup mereka atas nama PSN," jelas dia.

Persoalan ganti rugi diharapkan mendapat perhatian pemerintah, mengingat suara mereka tak akan didengar jika tak ada dukungan dari pemerintah. Dirinya menilai kehadiran suatu investasi di daerah seharusnya tidak merugikan masyarakat desa.

"Pada akhirnya asyarakat hanya menanggung dampak negatif dari sebuah Investasi. Seharusnya Pemerintah dapat mengintervensi sehingga tidak ada kerugian yang didapatkan masyarakat," jelas dia.