Palembang, IDN Times - Komunitas driver ojek online (ojol) dan taksi online (taksol) yang tergabung dalam Doa Pejuang Orderan (DPO) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) mengirim surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk turun tangan mengintervensi wacana akuisisi Gojek GoTo oleh Grab.
Para mitra driver tersebut mendesak presiden untuk melindungi kedaulatan ekonomi digital dan mempertahankan perusahaan asal Indonesia untuk tidak didominasi oleh perusahaan asing.
Perwakilan Mitra DPO Palembang, Nursah mengatakan, pihaknya mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penolakan terhadap rencana akuisisi atau rencana merger Gojek oleh Grab .
“Kami sebagai mitra Gojek sangat-sangat memohon perhatian kepada Bapak Presiden untuk membantu kami, agar GoTo tetap menjadi karya anak bangsa yang sangat kami cintai dan banggakan,” katanya, melalui siaran pers tertulis yang diterima IDN Times, Minggu (11/5/2025).
Beberapa alasan penolakan yakni, para diriver khawatir akuisisi ini akan menghilangkan eksistensi layanan lokal. Diketahui, Gojek merupakan perusahaan asli Indonesia sedangkan Grab adalah entitas bisnis asing. Selain itu, driver pun menyampaikan kekhawatirannya terhadap data mitra dan konsumen yang bisa dikuasai oleh perusahaan asing.
“Atribut driver dan budaya kerja lokal akan tergerus. Lalu kemandirian digital dan ekonomi bangsa akan terancam,” kata dia.
Atas keresahan tersebut, komunitas driver Gojek Palembang menyampaikan keberatan atas wacana akuisisi ataupun merger antara Grab dengan GoTo. Mereka berharap Gojek masih bisa berdaulat secara ekonomi di Indonesia.
“Kami meminta agar GoTo tetap berada di tangan anak bangsa dan tidak berpindah ke negara asing yang kami sangat ragu dampaknya bagi ekonomi bangsa. GoTo menjadi tempat kami para driver untuk bergantung hidup dan ekonomi kami," tambah Nursah.
Gelombang penolakan juga datang di berbagai daerah seperti Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Bandung, Jawa Barat (Jabar). Bahkan baru-baru ini Koalisi Ojol Nasional (PN-KON) juga tegas menolak potensi merger atau akuisisi tersebut. Dalam siaran pers, Ketua KON, Andi Kristiyanto menekankan kekhawatiran jka akuisisi Grab terhadap GoTo terjadi.
“Dampak terhadap ojol bisa signifikan, terutama jika mengakibatkan perubahan sistem kemitraan menjadi karyawan, serta berkurangnya jumlah mitra ojol dan potensi penurunan kesejahteraan mereka. Karena tidak semua mitra akan memenuhi persyaratan untuk menjadi karyawan”, kata Andi.
“Bila Grab-Gojek menjadi pemain dominan, mereka bisa menaikkan tarif potongan untuk mitra ojol, dan ojol tidak bisa mendapatkan pendapatan lain dari perusahaan aplikator lain. Dikarenakan pihak aplikator lain di luar Grab akan mengalami mati suri, dan bahkan bangkrut karena kalah bersaing dengan Grab,” kata Andi.