Tolak Bayar IPL, Warga CGC Palembang Dilarang Gunakan Fasum

Direktur PT AIG, Nanang supriatna mengatakan, larangan itu diberikan kepada oknum warga CGC yang belum membayar IPL. Dia menegaskan, jika ingin dilayani dan menggunakan fasilitas yang ada, maka mereka diwajibkan membayar iuran.

"Kepada oknum warga CGC, segeralah bayar IPL kalau mau dilayani lingkungannya. Karena sesuai kesepakatan isi SPPJB (Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yang masing-masing sudah ditanda tangani," kata dia saat dikonfirmasi IDN Times, Rabu (5/3/2025).

Nanang meminta warga yang tak ingin membayar IPL untuk tidak membuat gaduh di kawasan perumahan. Karena kata dia, akibat kegaduhan tersebut membuat warga lain terganggu kenyamanan. Dia juga menyebut, pihak yang protes merupakan orang dan warga sama.

"Karena dari satu tahun yang lalu orang-orangnya ya itu-itu saja yang tidak mau membayar IPL," jelasnya.

Nanang menyampaikan, dari aksi protes yang dilakukan warga dengan memasang spanduk bertuliskan fasum yang berada di CGC merupakan milik pemerintah juga warga dan bukan hak CAG, adalah hal keliru.

Sebab katanya, fasum dan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) di CGC Palembang bukan kepemilikan pribadi warga. "Apa yang dimiliki oleh mereka? Enggak ada," jelasnya.

Dia menerangkan, seluruh fasilitas di blok D/CGC yang menjadi tempat tinggal beberapa warga yang melakukan protes, hanya bisa dinikmati dan dimanfaatkan jika biaya perawatan dan pemeliharaan kawasan bersumber dari IPL.

"Jadi sekali bertempat tinggal di CGC adalah wajib membayar IPL sebagaimana isi dalam SPPJB yang sudah ditanda tangani masing-masing pihak. Kalau katanya SPPJB tidak sah silakan gugat ke pengadilan," kata dia.

Sebelumnya, viral di media sosial instagram akun @palembang.sekilan yang menunjukan video sejumlah warga CGC Palembang memasang spanduk protes bertuliskan "PSU Ini Milik Pemerintah dan Warga CGC Bukan Punya CAG". Aksi itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pengelola perumahan.

Pemasangan spanduk warga itu, tepat diletakkan di bawah spaduk yang di pasang pihak PT AIG yang bertuliskan larangan penggunaan fasilitas Family Club bagi warga yang belum membayar IPL. Dalam video itu seorang warga menyampaikan maksud pemasangan spanduk sebagai bentuk protes.

“Hari ini di Citra Grand City mulai pemasangan spanduk melawan ketidakadilan, melawan kezaliman, melawan intimidasi. Pengelola IPL yang tidak sesuai dengan legal hukumnya. Ini adalah pembelajaran bagi anda bahwa fasum dan fasos ini bukan milik anda, tetapi milik pemerintah dan warga CGC,” kata salah satu warga dalam video yang beredar.

IDN Times mengonfirmasi aksi perlawanan warga itu, kepada Agus Kelana, salah satu warga CGC yang turut dalam protes. Ia menegaskan jika semua fasum dan PSU sudah seharusnya diserahkan ke pemerintah kota.

"Secara aturan memang PSU dari pengembang ada batas waktu untuk diserahkan ke pemkot," jelasnya.

Menyoal larangan penggunaan fasum dan biaya IPL, Agus mengaitkan dengan kondisi Family Club yang mulai ada kerusakan. Padahal warga diminta membayar IPL sebagai alternatif dan cara merawat fasum.

"Yang katanya di rawat dengan dana IPL namun kondisi Family Club memprihatinkan. Salah satunya bagian plafon yang kondisinya sudah jebol. Itu sama saja mereka tidak mampu. Kita juga punya hak menggunakan Family Club, karena beli rumah itu include dengan fasilitas," kata dia.

Direktur Utama PT Cipta Asih Griya (CAG) Danni Chandra Wijaya menegaskan, IPL merupakan biaya yang digunakan untuk menunjang fasilitas lingkungan seperti keamanan, kebersihan, dan ketertiban.

"IPL bukan pungutan liar. Itu adalah biaya yang digunakan untuk menjaga kenyamanan lingkungan di CGC. Kami sudah berkomitmen dengan konsumen bahwa IPL adalah bagian dari perjanjian jual beli rumah dan harus dibayar untuk kelangsungan pengelolaan lingkungan yang baik," jelas Danni.

Danni menambahkan, jika ada masyarakat yang keberatan membayar IPL, pengelola CGC siap memberikan keringanan pembiayaan, terutama untuk warga yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Dengan syarat mereka mengajukan permohonan resmi.

Diketahui sebelumnya, konflik CGC Palembang bermula sejak Februari 2025. Saat itu, video sejumlah warga di Kompleks Somerset East Perumahan CGC viral di media sosial saat melakukan aksi protes, karena kontra dengan aturan dan kebijakan biaya IPL.

Video yang beredar kemudian makin ramai setelah diunggah instagram @apokabarpalembang.id yang dalam video itu menunjukan reaksi protes warga terhadap penolakan IPL dengan sikap pemblokiran akses keluar masuk kawasan perumahan. Beberapa warga CGC sengaja menutup pintu keluar kompleks dengan melintangkan sejumlah kendaraan mereka.