Terkait Pengembalian Kenaikan Iuran, BPJS Sumsel: Wait and See!

Didin mengungkapkan, secara teknis terkait aturan biaya pihaknya juga tidak bisa memutuskan begitu saja. Sebab kebijakan harus melibatkan pihak-pihak terkait.

"Ranahnya sudah ke pusat semua, kami hanya menjalankan kebijakan apabila sudah ada persetujuan. Untuk kapan pastinya kita juga gak bisa ngomong, tapi sekarang sedang tahap koordinasi di tingkat pusat termasuk Kementerian Kesehatan," ungkap dia.

Didin menjelaskan, bila sudah ada keputusan baru terhadap kepastian biaya BPJS, maka kemungkinan akan ada imbas terhadap aturan iuran pembayarannya.

"Kalau memang resmi ada penurunan biaya atau aturan baru, pasti berdampak pada penarikan iuran. Namun ini masih kemungkinan, sebab berpengaruh terhadap defisit. Tahun lalu dari pemerintah untuk BPJS kesehatan se Indonesia ada defisit Rp32 triliun," jelas dia.

Sebelumnya, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) meminta kebijakan BPJS dan pemerintah untuk tidak mengakali atau mengelabui pasien tentang aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen.

Seperti di ketahui, KPCDI melayangkan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS yang mencapai 100 persen ke Mahkamah Agung (MA), melalui kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa pada 5 Desember 2019 yang lalu.

Mereka beralasan Perpres No. 75 Tahun 2019 yang diteken Presiden Jokowi dan diundangkan pada 24 Oktober ini bertentangan dengan UUD Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN); UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS); dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.