Palembang, IDN Times - Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang, dr. Ayus Astoni menyatakan, bantuan alat rapid test yang sudah diterima dari pemerintah pusat melalui Pemprov Sumsel untuk mengetahui seseorang positif atau negatif dari Virus Corona (COVID-19) tidak bisa dipergunakan secara massal.
"Memang ada beberapa kota melakukan secara massal. Tetapi Palembang belum, karena alat masih terbatas. Hanya untuk ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan bukan untuk massal," ujar dia, Selasa (31/3).
Ayus mengungkapkan, sebanyak 160 rapid test yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan dimaksimalkan untuk pihak-pihak yang memang membutuhkan dan akan diberikan terhadap orang yang tepat.
"Dari 8 kotak yang diberi pemerintah pusat lewat Pemprov Sumsel pada 27 Maret kemarin, kami mengutamakan ODP dulu. Kalaupun ada orang pemerintahan yang sebelumnya telah berinteraksi dengan banyak orang dan harus diperiksa, maka kita periksa dengan prosedur," ungkap dia.
Ayus menjelaskan, Pemkot Palembang sendiri masih mengalami keterbatasan, walau sudah ada bantuan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Dinkes Palembang tetap mengupayakan agar bisa mengurangi penyebaran COVID-19.
"Kemarin kita minta bantuan 800 rapid test, ini baru ada bantuan 160 alat dengan hanya tambahan Alat Pelindung Diri (APD) untuk RSMH dan 1 untuk RSUD Siti Fatimah saja. Artinya masih belum memenuhi, tetapi kami berterimakasih pusat bisa memberikan. Untuk itu, kami tegaskan rapid test belum bisa massal, dan kita berharap ada bantuan lagi," jelas dia.
Ayus menyampaikan, alat rapid test itu bisa langsung bekerja dan menunjukkan hasil pemeriksaan positif atau negatif Covid-19 hanya dalam waktu 15 menit. Namun, tetap saja pasien ODP maupun PDP wajib melakukan tes lanjutan ke laboratorium untuk diteliti.
"Untuk spesimen yang diambil yaitu apus atau sekaan dari saluran nasofaring (bagian atas tenggorokan) dan orofaring (tenggorokan), itu tetap diperiksa di Badan Litbang Kementerian Kesehatan Jakarta, untuk memastikan hasilnya. tetapi info terbaru BBLK Palembang sudah bisa bantu penelitian ini," kata dia.
Sementara, untuk ketersediaan APD di Palembang, terang Ayus, beberapa puskesmas juga akan menerima bantuan. Hanya saja, jumlahnya tidak terlalu banyak sebab ada pembagian setiap daerah.
"Masalah APD yang masih kurang bukan karena anggaran dialihkan. Namun ketersediaan barang yang minim dan memang dialami seluruh kota Indonesia. APD ini sangat mendesak, kita sudah pesan lagi, kita sudah alokasikan untuk 41 puskesmas dan setiap puskesmas dapat 7 APD yang lengkap," tandas dia.