Terapkan e-Katalog untuk UMKM, Sumbar Belajar ke Jatim
Padang, IDN Times - Provinsi Jawa Timur menjadi rujukan Sumatra Barat untuk belajar menerapkan e-katalog guna memperluas pasar bagi UMKM di Ranah Minang agar seluruh OPD bisa berbelanja produk lokal sesuai dengan Aturan.
Menurut Wakil Gubernur Sumatra Barat, Audy Joinaldy, selama ini OPD di daerah kesulitan melakukan pengadaan barang dan jasa dari UMKM atau vendor lokal karena tidak masuk dalam e-katalog.
“Untuk itulah, kita carikan solusi agar bisa masuk e-katalog sehingga kemudian dapat diakses oleh Pemerintah. Pasarnya pun akan semakin luas,” kata Audy Joinaldy, Sabtu (6/11/2021).
1. Jawa berhasil terapkan e-katalog
Kenapa kemudian Jawa Timur yang menjadi rujukan? Menurut Audy Joinaldy, Jawa Timur lebih dulu menerapkan sistem ini dan berhasil. Maka dari itu, Sumatra Barat perlu belajar dari Jawa Timur.
"Jawa Timur adalah daerah yang telah lebih dahulu dan berhasil melaksanakan system pengadaan langsung berbasis e commerce (marketplace). Kita perlu mempelajari seluruh keberhasilan itu agar bisa diterapkan di Sumbar," ujar Audy.
2. Jembatan umkm untuk akses apbd dan apbn
Audy Joinaldy menambahkan, saat ini UMKM merupakan fokus dan prioritas di Sumatra Barat diharapkan bisa terealisasi secepat mungkin.
Nah, dengan dioptimalkannya keberadaan e-katalog lokal dan marketplace, tentu saja akan menjadi jembatan bagi UMKM lokal Sumbar untuk bisa mengakses dana APBD ataupun APBN di Sumatera Barat.
“Langkah tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena diperlukan kesamaan visi dan langkah antara kebijakan dengan operator pengelola pengadaan serta vendor-vendor dari UMKM-nya. Tapi kita optimis itu bisa,” kata Audy.
3. UMKM tulang punggung ekonomi daerah
Audy menegaskan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di daerah. Bahkan, UMKM juga bisa menjadi mitra bisnis bagi banyak pelaku UMKM di provinsi lain dengan jembatan para perantau Minang yang tersebar di seluruh provinsi.
Hanya saja kata Audy, dimasa pandemik tentu saja banyak UMKM yang mati atau hampir mati karena perputaran ekonomi yang sangat lesu. Atas pertimbangan itu, maka diperlukan upaya berupa terobosan baru diantaranya penerapan e-katalog lokal seperti yang dilakukan Jawa Timur.
“Setidaknya, tersedia alokasi belanja langsung Pemprov Sumbar yang bisa diakses oleh UMKM melalui mekanisme belanja langsung (marketplace) sebesar lebih dari Rp 500 miliar. Dan ini, belum termasuk anggaran kabupaten dan kota se-Sumatera Barat,” kata Audy.
