Jambi, IDN Times - Unjuk rasa ratusan sopir truk batu bara di Kantor Gubernur Jambi masih berlanjut hingga kemarin, Selasa (23/1/2024). Sejumlah massa bertahan di lokasi aksi dengan membawa puluhan truk.
Meski tidak lagi seramai hari pertama aksi, namun terlihat sejumlah sopir tampak bertahan di halaman Kantor Gubernur Jambi. Banyak di antaranya bahkan ditemani oleh anggota keluarga. Ada yang membawa anak beserta istri dan keluarga lainnya.
Meski tidak ada pengerahan massa untuk berorasi, namun para sopir sebagian besarnya memilih bertahan demi mendapat kejelasan nasib pekerjaan yang selama ini mereka jalani.
Trisman, Ketua KS Bara dan koordinator aksi, mengatakan massa akan terus bertahan sampai mendapat kejelasan dari pemerintah. Massa menilai keputusan Gubernur Jambi, Al Haris, yang menutup akses jalan nasional untuk dilalui truk batu bara berdampak buruk bagi para sopir.
Banyak sopir kehilangan mata pencarian setelah satu bulan tak lagi beroperasi mengangkut emas hitam dari tambang ke pelabuhan.
"Kami minta agar akses jalan kembali dibuka. Atau kalau mau ditutup sekalian izin tambangnya. Kasihan para sopir," kata Trisman.
Aksi menduduki Kantor Gubernur Jambi akan terus dilakukan hingga para sopir mendapat kejelasan. Mereka bersikukuh untuk bertahan.
"Kita tuntut kebijakan Gubernur untuk para sopir. Kami sudah lebih satu bulan menunggu tapi tidak ada solusi. Karena itu, kami akan terus bertahan sampai ada kejelasan dari pemerintah," tegas Trisman.
Jika pemerintah tidak memberikan solusi atas nasib ribuan sopir truk batu bara, Trisman mengancam akan melaporkan hal ini langsung ke Presiden Indonesia.
"Kami akan ke Jakarta, kami minta agar izin tambang ini ditutup sekalian. Pemerintah kalau mau menekan harusnya jangan ke sopir, tapi ke perusahaan tambang," ujarnya.
Unjuk rasa yang digelar ratusan sopir batubara pada Senin (22/1/2024) sore berlangsung ricuh. Demo yang awalnya berjalan damai berujung pengrusakan fasilitas.
Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, massa aksi yang terpacu emosi melempari Kantor Gubernur Jambi dengan batu dan benda keras. Sejumlah fasilitas gedung mengalami kerusakan, terutama kaca jendela dan peralatan yang ikut menjadi sasaran amukan massa.
Tiga orang personel Sabhara yang mengawal jalannya demonstrasi terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian itu, Pemerintah Provinsi Jambi malam langsung membuat laporan perusakan fasilitas negara ke Polda Jambi.
Muzakkir, Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, membenarkan pembuatan laporan tersebut. Sesuai prosedur, Polda Jambi akan melakukan investigasi kericuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa para sopir truk batu bara.
"Kita sudah buat laporan, kemarin sudah di-BAP dan kita tunggu saja hasilnya dari Polda Jambi," kata Muzakir.
Meski tidak ada kegiatan orasi selama aksi protes berlangsung di hari kedua, namun ratusan personel kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Pradja juga masih berjaga-jaga.
Petugas keamanan terlihat menjaga ketat akses masuk menuju pintu utama Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Para petugas berjaga silih berganti.
Untuk mengantisipasi amukan massa, polisi juga memasang kawat pengaman berduri di trotoar jalan yang menjadi akses masuk dari lapangan menuju pintu utama kantor Gubernur Jambi.
Pengamanan yang diperketat ini ditujukan untuk mencegah perusakan aset negara kembali berulang.
Seperti diketahui sejak awal Januari 2024, Pemprov Jambi sudah menerapkan kebijakan larangan penggunaan jalan nasional untuk angkutan batu bara.
Sebagai solusinya, pengangkutan batu bara dari mulut tambang menuju pelabuhan dialihkan ke jalur Sungai Batanghari. Gubernur Jambi, Al Haris, menilai keputusan itu untuk mengurai kemacetan panjang yang sering terjadi.
Sebelumnya Pemprov Jambi juga pernah menerapkan aturan jam operasi bagi kendaraan tambang. Yakni hanya diperbolehkan melintas pada malam hari. Namun solusi ini tidak berjalan dengan baik.
Pengalihan angkutan batu bara baru-baru ini justru berdampak hilangnya pekerjaan bagi para sopir truk yang sudah lama beroperasi.
Turisman, Ketua KS Bara, mengatakan lebih dari 2.000 orang sopir truk kehilangan penghasilan. Menurutnya pemerintah harus mempertimbangkan keputusan ini.
"Kalau imbas secara tidak langsung lebih dari 50 ribu orang yang merasakan. Anak, istri, dan anggota keluarga lain para sopir ikut merasakan dampak penutupan akses transportasi truk batu bara ini," kata Turisman.
Meski pemerintah sudah menawarkan solusi lain, seperti bantuan langsung tunai (BLT) untuk para sopir, menurutnya hal itu bukan solusi karena tidak akan berlangsung lama.
"Pembahasan BLT juga tidak jelas sumber anggarannya dari mana? Kami sudah membahas solusinya, termasuk BLT, tidak ada kejelasan juga sampai hari ini," ujarnya.