Sumsel Masih Milik Tokoh Lama, Parpol Tak Pede Usung Kader Sendiri

Situasi ini menyebabkan parpol tidak percaya diri untuk mengajukan calon sendiri meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur ambang batas parlemen terbaru dalam pemilihan kepala daerah.

"Keterbatasan ini membuat parpol merasa perlu menambah kekuatan melalui koalisi dengan parpol lain untuk meningkatkan peluang kemenangan," jelas Yulion.

Lebih lanjut, Yulion menilai bahwa sistem ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold telah mengubah dinamika politik di Sumsel, termasuk kepercayaan diri parpol untuk mengusung calon sendiri. "Kondisi ini tidak menguntungkan untuk perkembangan politik di Sumsel," katanya.

Karena alasan tersebut, parpol-parpol di Sumsel lebih memilih untuk membentuk koalisi dan mengajukan calon yang disepakati bersama. Meski ada putusan MK, parpol di Sumsel belum banyak bergerak untuk mengubah peta politik yang ada. "Jika putusan itu dikeluarkan lebih cepat mungkin akan berpengaruh merubah peta politik. Waktu yang singkat setelah putusan MK hingga menuju pendaftaran ke KPU dirasa tidak cukup bagi calon ataupun parpol untuk mengkonsolidasikan ulang pencalonan mereka," tambah Yulion.

Ia juga menyoroti bahwa kesepakatan antar parpol telah terjalin intens jauh sebelum putusan MK keluar, sehingga perubahan peta politik menjadi sulit dilakukan. "Makanya hingga hari ini peta politik tidak banyak yang berubah. Kita mengharapkan putusan MK bisa membuka ruang baru bagi parpol dan tokoh lokal," pungkas Yulion.

Dengan kondisi ini, banyak pihak berharap Pilkada Serentak 2024 dapat membawa perubahan positif bagi Sumsel, termasuk munculnya tokoh-tokoh baru yang mampu membawa perubahan dan inovasi bagi daerahnya.