Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG-20250718-WA0038.jpg
Bappenas RI dan Pemprov Sumsel melakukan kick off penyusunan RPRKD Sumsel (Dok: WRI)

Intinya sih...

  • Peningkatan emisi karbon dinilai timbulkan banyak kerugian

  • Sumsel mulai kedepankan ekonomi hijau

  • WRI dorong keselarasan kebijakan rendah karbon

Palembang, IDN Times - Pemprov Sumsel bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) mulai menyusun dokumen Rencana Pembangunan rendah karbon daerah (RPRKD). Langkah tersebut sebagai upaya dalam mitigasi dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga mencapai emisi nol bersih (NZE) pada 2060.

"Rencana ini harus disusun dan disinkronisasi antara pusat dan daerah. Hal ini mengingat dampak perubahan iklim telah terjadi lebih cepat dari yang kita perkirakan," ungkap Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/ Bappenas, Nizhar Marizi, Jumat (18/7/2025).

1. Peningkatan emisi karbon dinilai timbulkan banyak kerugian

ilustrasi pengurangan emisi karbon (pexels.com/Tony Mrst)

Nizahar menjelaskan, ada lima sasaran visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang perlu dirujuk pemda melalui RPRKD. Salah satunya memastikan peningkatan pendapatan per kapita tanpa memberikan dampak negatif jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat.

"Peningkatan emisi dari gas rumah kaca dapat meningkatkan risiko krisis diberbagai lini seperti krisis air, kerentanan pesisir, penyakit sensitif iklim dan perubahan curah hujan," ungkap dia.

Dirinya pun mendorong pemda melalui RPRKD tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan rendah karbon tetapi mendorong tercapainya visi ekonomi hijau dalam ekonomi dan sosial lewat pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

"Implementasi yang konkret terhadap rencana pembangunan yang terintegrasi dengan baik dalam mencapai target pengurangan emisi dan integrasi pembangunan yang berketahanan iklim," jelas dia.

2. Sumsel mulai kedepankan ekonomi hijau

Bappenas RI dan Pemprov Sumsel melakukan kick off penyusunan RPRKD Sumsel (Dok: WRI)

Sekretaris Bappeda Sumsel, M Adhie Martadhiwara menjelaskan bahwa Sumsel melimpah dalam komoditas pertanian dan pertambangan. Setiap sumber daya yang ada akan coba dikelola dengan mengedepankan ekonomi hijau.

"Pemerintah daerah telah memastikan adanya regulasi dan peraturan yang cukup jelas terhadap visi pembangunan ekonomi hijau dengan potensi daerah yang ada saat ini, terutama untuk penghidupan masyarakat," jelas dia.

3. WRI dukung keselarasan kebijakan pusat dan daerah

Bappenas RI dan Pemprov Sumsel melakukan kick off penyusunan RPRKD Sumsel (Dok: WRI)

Senior Manager for Climate WRI Indonesia, Egi Suarga menjelaskan, dengan kesamaan sikap pusat dan daerah mengenai kebijakan rendah karbon diharapkan mampu diselaraskan dalam dinamika sistem, pelaporan, pengawasan dan evaluasi aksi mitigasi menuju emosi nol bersih.

"Dengan menyusun dokumen kebijakan rendah karbon yang menggunakan analisis rasional dan terukur akan memberikan gambaran kebijakan yang berbasis data. Dengan data yang komprehensif, transparansi dan akuntabilitas, serta proses pemantauan yang terintegrasi," jelas dia.

Editorial Team