Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru, menyerukan pemerintah pusat untuk memberikan daerah kewenangan izin sawit. Deru menilai, kelangkaan minyak saat ini salah satunya dipicu kewenangan dalam pengolahan sumber daya perkebunan yang tak dimiliki daerah.
"Kalau izinnya di daerah, Bupati atau Wali Kota bisa melakukan kontrol. Kalau begini kita tidak bisa mengontrol," ungkap Deru, (18/3/2022).
Deru menambahkan, selama izin pengelolaan sawit diurus sepenuhnya oleh pemerintah pusat mulai dari perkebunan, industri, hingga distribusi. Hal ini menyebabkan lemahnya kontrol daerah, sehingga pihaknya tak bisa berbuat banyak ketika terjadi kelangkaan minyak goreng.
"Kita gak ada izinnya untuk perkebunan, industri, dan distribusinya. Kita minta nurani dari pengusaha (memikirkan persoalan minyak)," jelas dia.
Permintaan Deru terhadap kewenangan daerah ini bukan ditujukan untuk mengancam pengusaha atau pemerintah pusat. Justru dirinya ingin menyampaikan, kondisi wilayah Sumsel yang kaya akan perkebunan sawit bisa mengalami kelangkaan minyak goreng.
"Kita pakai istilah lama, tidak mungkin kita mati di lumbung padi," tegas dia.
Deru mengaku akan memberikan waktu hingga akhir Maret untuk melihat kondisi minyak goreng. Dirinya berharap pada saat jelang puasa, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mencari atau mengeluh harga minyak melambung tinggi.
"Kalau kondisi ini memburuk dan tidak membaik, saya akan panggil stakeholder. Seluruh stakeholdernya," tutup dia.