Pj Bupati Empat Lawang akan kembali ke posisinya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Empat Lawang.
Pelantikan kepala daerah hasil PSU diserahkan sepenuhnya ke masing-masing daerah dan tidak dilakukan serentak seperti kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak melalui gugatan di MK.
MK menolak permohonan yang diajukan HBA-Henny karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena selisih suara dengan pihak terkait jauh melampaui batas ambang yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Empat Lawang, IDN Times - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang terpilih, Joncik Muhammad dan Arifai dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat, yakni 16 Juni 2025. Pelantikan nantinya akan dipimpin langsung Gubernur Sumsel Herman Deru dan akan digelar di Griya Agung Palembang, Sumsel.
Usai pelantikan, kepala daerah terpilih pasca PSU serta putusan Mahkamah Konstitusi akan mengikuti Retreat di IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Retreat tersebut direncanakan dimulai pada Minggu 22 Juni 2025.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Empat Lawang, M Azhar mengatakan, terkait pelantikan ini baru selesai dibahas bersama di sekretariat daerah.
"Keputusannya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dilantik Senin, 16 Juni di Griya Agung Palembang,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang terpilih, maka Pj Bupati Empat Lawang yakni Fauzan Khoiri akan kembali ke jabatan definitifnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Empat Lawang.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Sumsel, Sri Sulastri mengatakan, pelantikan kepala daerah hasil PSU diserahkan sepenuhnya ke masing-masing daerah. Oleh karena itu, pelantikan tidak dilakukan serentak seperti kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak melalui gugatan di MK.
"Pelantikan kepala daerah akan dilakukan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, setelah Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri diterbitkan,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Senin (26/5/2025), sidang putusan dismissal yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo telah membacakan amar putusan untuk perkara Nomor 323/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan yang diajukan oleh Paslon 01 Budi Antoni dan Heny Verawati tidak dapat diterima.
Pertimbangan MK jelas, dalil gugatan pemohon dianggap kabur. Selain itu, pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena selisih suara dengan pihak terkait, yakni pasangan pemenang, jauh melampaui batas ambang yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ambang batas tersebut adalah 1.990 suara.
Faktanya, perolehan suara Paslon nomor urut 01 (HBA-Henny) adalah 52.021 suara, sedangkan Paslon H. Joncik Muhammad dan Arifa’i meraih 80.639 suara. Ini menghasilkan selisih suara yang signifikan, mencapai 28.618 suara atau sekitar 21,57 persen. Angka ini jauh di atas ambang batas yang ditetapkan undang-undang, sehingga permohonan gugatan secara hukum tidak memenuhi syarat.