Sumbar Fokuskan APBD Perubahan 2021 ke Penanganan COVID-19

01 Okt 2021, 15:03 WIB

ilustrasi pandemi COVID-19 (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)

Padang, IDN Times - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 difokuskan untuk penanganan COVID-19.

Mahyeldi memaparkan, anggaran itu bakal digunakan untuk penanganan di bidang kesehatan, stimulus pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan dampak sosial. Fokus anggaran itu menyesuaikan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021.

“Selain untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, tetap diprioritaskan untuk dampak COVID-19 seperti penanganan dampak kesehatan, recovery ekonomi, dan penanganan dampak sosial dengan penguatan jaring pengaman sosial," kata Mahyeldi, Jumat (1/10/2021).

1. Pemprov berusaha mengakomodir kebutuhan masyarakat di APBD Perubahan 2021

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah. (IDN Times/Herka Yanis)

APBD Perubahan Sumbar sudah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi, dengan acara Pengambilan Keputusan Ranperda tentang APBD Perubahan 2021, Kamis (30/9/2021).

Mahyeldi menjelaskan, 2021 merupakan tahun terakhir dalam RPJMD Sumbar 2016-2021. Program yang dialokasikan adalah kelanjutan dari 10 program prioritas pembangunan daerah di periode sebelumnya.

“Meski demikian, Pemprov Sumbar tetap berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam APBD Perubahan 2021 dan kebutuhan lain yang bersifat strategis,” ujarnya.

2. APBD Perubahan Sumbar mencapai Rp6,9 triliun

Mahyeldi mengatakan, postur APBD Perubahan Sumbar 2021 mencapai Rp6,9 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp6,6 triliun, dengan nilai Rp2,5 trilun di antaranya dari PAD, Pendapatan Transfer Rp4,09 triliun, dan pendapatan daerah yang sah Rp93,4 miliar.

Sedangkan Belanja Daerah Sumbar mencapai sebesar Rp6,896 triliun, dan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp260,86 miliar, serta Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp15,050 miliar.

“Defisit anggaran pada RAPBD 2021 sebesar Rp245,8 miliar. Sepenuhnya dapat ditutupi dengan pembiayaan neto, atau selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,” kata Mahyeldi.

3. Segera sampaikan ke kemendagri

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah dalam Webinar HUT ke-7 IDN Times "BUMN Dukung Daerah Bangkit dari COVID-19" pada Selasa (15/6/2021). (IDN Times/Besse Fadhilah)

Setelah Rancangan APBD Perubahan 2021 disetujui, Pemprov Sumbar sesegera mungkin menyampaikannya ke Kemendagri untuk dievaluasi. Lalu, hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan disusun menjadi DPA SKPD sebagai dasar dalam pelaksanaan.

"Seluruh SKPD segera siapkan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan dalam DPA SKPD dan DPA PPKD, sehingga program dan kegiatan bisa diselesaikan tepat waktu,” pintanya.