Subsidi Belum Dicabut, Harga Elpiji 3 Kg di Palembang Sudah Rp32.000

Menurut Heni, adanya rencana kebijakan tersebut justru menjadi beban masyarakat umum. Meski nantinya penyaluran gas elpiji 3 Kg akan langsung disalurkan terhadap warga miskin. 

"Kalau memang disalurkan ya harusnya merata. Karena yang sudah-sudah kebijakan seperti ini kadang mandek di tengah jalan. Takutnya malah warga miskin jadi tidak kebagian, dan harus tetap membeli langsung ke pasar dengan harga yang cukup mahal," kata dia.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, kebijakan Kementerian ESDM sudah pasti berjalan, dan pihaknya berupaya mencari solusi untuk masyarakat Palembang.

"Mekanisme ini masih belum bisa dipastikan. Tapi kalau jelas terjadi, saya sebagai wawako pasti memberikan bantuan. Palembang juga ada program gratis pasang gas, jaringan gas (jargas) yang sedang dialokasikan di 18 titik kecamatan, sekitar 17.000 jaringan telah terpasang," katanya.

Wanita yang akrab disapa Finda ini mengungkapkan, masih sangat berharap kebijakan dari Kementerian ESDM itu bisa dibatalkan. 

"Harapannya dibatalkan, supaya tidak berdampak kenaikan gas, dan jangan sampai terjadi kalau bisa. Kalau memang telah terjadi, namanya mekanisme kita akan tetap ikuti aturan yang ada," ungkap dia.

Finda menilai, memang dari pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg diperkirakan bisa menghemat 10-15% subsidi negara. Namun khusus untuk warga yang kurang sejahtera, pihaknya akan membangun 'City Gas'.

"Bentuk bantuan ini dengan menyalurkan secara gratis jaringan gas energi yang sebetulnya satu jaringan, yang biasanya berbayar Rp3-4 juta," sambung dia.

Terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fajriyah Usman menjelaskan, sebagai operator pihaknya mengutamakan prinsip siap dengan kebijakan apapun, termasuk mekanisme distribusi elpiji 3 Kg.

"Kalau akan dilaksanakan dengan sistem tertutup, Pertamina selalu memastikan availability produk dan memastikan lembaga penyalur untuk siap dengan mekanisme distribusi tertutup tersebut. Saat ini kami menunggu arahan selanjutnya dari Pemerintah untuk skema dan waktu pelaksanaannya," tandas dia.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb