Soal Sekolah Gratis, Bagaimana Penganggaran di Sumbar?

Mahyeldi mengungkapkan untuk sekolah gratis di tingkat SD dan SMP sudah dilaksanakan di Sumatra Barat selama ini. Tetapi hanya untuk sekolah negeri saja.

"Tapi dalam putusan itu kan dinyatakan bahwa sekolah swasta juga harus gratis dan tidak boleh dilakukan pungutan atau biaya," katanya.

Menurutnya, hal tersebut yang akan dibahas nantinya untuk skema penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama dengan Kementerian dan 19 Kabupaten/Kota lainnya.

Mahyeldi masih belum mengungkapkan soal anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Sumbar untuk pembiayaan sekolah swasta yang ada di daerah tersebut nantinya.

"Makanya kita butuh koordinasi dengan pusat nantinya untuk masalah pembiayaan ini dan nanti akan kita lakukan berbagai persiapan," katanya.

Ia mengungkapkan, dengan berbagai pembahasan yang dilakukan nantinya maka akan bisa menyelesaikan permasalahan soal pembiayaan tersebut.

"Mudah-mudahan untuk pelaksanaan putusan itu nantinya bisa sukses dan berjalan di Sumatra Barat," katanya.

Mahyeldi mengungkapkan, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatra Barat yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen.

"Saat ini masih 20 persen itu sesuai dengan Undang-undang yang telah mengaturnya. Hal ini sama dengan penganggaran untuk keperluan lainnya," katanya.

Ia belum bisa menjelaskan soal penambahan anggaran untuk pembiayaan pendidikan tingkat SD dan SMP swasta setelah putusan MK tersebut dikeluarkan.