Soal Penyaluran Bansos, Ombudsman Sumsel Pantau Curhat Warga di Medsos

Keluhan warga yang belum mendapat bansos di medsos tidak termasuk dalam laporan dalam Ombdusman Sumsel. Mengingat lembaga yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat ini memiliki prosedur dalam penanganan laporan.

Namun Rahmah mengatakan, pihaknya tetap menyampaikan hal tersebut ke pemerintah daerah (pemda) melalui rapat koordinasi. Termasuk meminta pemda aktif menjawab keluhan warga sebagai peran penting dalam pelayanan.

"Memang tidak tercatat sebagai pelapor karena mereka menyampaikan keluhan di medsos. Tapi muaranya akan disampaikan pada saat koordinasi dengan pemda. Bila pengaduannya ke medsos ombudsman, kita akan arahkan ke nomor WhatsApp pengaduan. Tetapi kalau ke medsos pemerintah daerah, harusnya pemda yang aktif dan bakal menjadi catatan Ombudsman Sumsel," terangnya.

Ombudsman Sumsel membagi laporan warga Palembang berdasarkan kecamatan. Kecamatan Seberang Ulu II misalnya, baru tiga orang yang melapor belum mendapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan sisanya tersebar di Kecamatan Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Seberang Ulu I, dan Ilir Timur I. Masing-masing baru satu laporan yang masuk.

Namun diyakini masih banyak keluhan warga terkait penyaluran bansos yang belum tersampaikan. Rahmah mengimbau warga yang belum mendapat bantuan atau mengetahui penyaluran tidak tepat sasaran, bisa mengadu ke nomor layanan Ombudsman Sumsel.

"Ada kemungkinan lebih banyak keluhan yang belum masuk. Warga yang mau melapor bisa menghubungi nomor WhatsApp di nomor 0811-9703-737. Atau situs resmi bit.ly/covid19ombudsman secara terpusat dan akan ditangani oleh daerah masing-masing," ucapnya.

Beberapa warga Palembang mengeluh belum mendapat bansos dari pemerintah. Padahal, mereka sudah didata oleh Ketua RT masing-masing. Namun keluhan ini justru tidak mendapat tanggapan dari Ketua RT maupun Lurah dan Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah paling bawah.

"Kadang informasi semacam ini tidak diketahui oleh Ketua RT, sehingga saat ditanya oleh warganya justru tidak tahu atau melempar ke Lurah maupun Camat. Koordinasi antar aparat paling bawah ke atasnya tidak nyambung. Kita imbau ada kotak atau layanan pengaduan di kelurahan khusus bantuan yang berkaitan dengan COVID-19," ungkapnya.

Rahmah juga mengatakan jika Ombudsman sudah bersurat kepada pemerintah di provinsi maupun Palembang terkait hal ini. Hanya saja surel tersebut belum mendapat tanggapan hingga sekarang.

"Kita sudah mengirim surat elektronik, tapi belum mendapat balasan. Kalau ke daerah tingkat kabupaten sudah dijawab. Sebenarnya kita berwenang meminta data penerima bansos, tapi ternyata data saat ini masih yang lama. Data tahun 2015 lalu, dan sekarang proses pemutakhiran," jelasnya.