Sepakat Bahas Tambang Rakyat, Herman Deru Minta Penambang Bersabar

05 Nov 2020, 21:18 WIB

Proses evakuasi alat berat (IDN Times/istimewa)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) tampaknya serius merumuskan regulasi baru mengenai pertambangan rakyat di Kabupaten Muara Enim. Pemprov bersama Polda Sumsel dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, melakukan rapat koordinasi (rakor) terkait tambang ilegal.

Dalam rakor tersebut, ketiga lembaga berharap kecelakaan yang merenggut 11 orang penambang tidak terjadi di kemudian hari. Gubernur Sumsel, Herman Deru, mendorong aktivitas penambangan oleh rakyat menjadi legal.

"Semua aktivitas tambang rakyat (ilegal) saat ini telah dihentikan. Kita minta sementara diam dulu, nanti akan kukejar orang pertambangan untuk mengakomodir tambang rakyat. Mudah-mudahan ke depan jadi angin segar bagi penambang, agar kita bisa cegah kecelakaan," ungkap Deru usai rakor di Polda Sumsel, Kamis (5/11/2020).

1. Gubernur berharap regulasi untuk pertambangan rakyat rampung sebelum akhir tahun

Gubernur Sumsel, Herman Deru (IDN Times/istimewa)

Deru menjelaskan, pihaknya akan meminta kepada PT. Bukit Asam (PTBA) membuat kesepakatan sejenis Memorandum of Understanding (MoU), mengatur keselamatan pekerja tambang rakyat melalui persetujuan Kementerian ESDM.

Dengan pelibatan perusahaan sebagai pemilik Izin Usaha Tambang (IUP), pihaknya yakin masalah tambang ilegal yang dikelola rakyat di Sumsel dapat diselesaikan.

"Secepatnya regulasi harus sudah terbit paling tidak akhir tahun ini sudah ada. Sehingga tahun depan sudah ada regulasinya," tutur dia.

2. Kementerian sepakat membuat regulasi untuk akomodir tambang rakyat di Sumsel

Warga bersama tim dari kepolisian dan BPBD melakukan evakuasi (IDN Times/istimewa)

Menurut Deru, pertambangan rakyat memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat luas. Jika para penambang tidak diakomodir, ia mengakhawatirkan segala bentuk pertambangan rakyat dari hulu ke hilir akan terus menjadi ilegal.

"Kementerian ESDM telah menyambut baik. Nantinya regulasi bisa dibahas dalam skema kementerian mengirimkan rumusan melalui Gubernur atau BUMN. Kita akan fokus pada permasalahan batu bara terlebih dahulu," jelas dia.

3. Proses keselamatan dan amdal tambang rakyat akan dikaji

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi (IDN Times/Rangga Erfizal)

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Supriadi menuturkan, dari hasil pembahasan hari ini baik Kementerian ESDM, Polda Sumsel dan Pemprov Sumsel, sepakat untuk membahas regulasi lebih lanjut. Semua pihak kata Supriadi memiliki pandangan yang sama untuk menghentikan korban jiwa.

"Kita lihat dulu dan pelajari terkait regulasi ke depan, apakah dikumpulkan melalui satu perusahaan dan didata, mulai dari keamanan hingga amdalnya," tutup Supriadi.