Sekolah Rakyat di Palembang Siapkan Kurikulum Khusus

Mekanisme kurikulum khusus, lanjut dia, sampai saat ini masih dibahas detil dan sedang digodok pemerintah pusat. Sebab selain kurikulum khusus, nantinya tenaga pendidik atau guru yang mengajar akan disediakan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Kami hanya menyediakan lahan dan tempat sebagai pelaksana. Renovasi bangunan (sekolah rakyat) dari kementerian PU dan soal teknis belajar berdasar kebijakan kementerian pendidikan," jelasnya.

Sesuai pilar tanggung jawab, realisasi sekolah rakyat di Palembang melibatkan pemerintah pusat berkolaborasi dengan daerah dengan menggandeng sejumlah stakeholder seperti dari Kementerian Agama untuk edukasi pendidikan agama dan menyertakan TNI/Polri untuk pembelajaran pendidikan karakter.

"Untuk kriteria siswa di sekolah rakyat kita validasi bersama BPS, Dinas Sosial, dan dari sentra didampingi tenaga pendamping PKH (program keluarga harapan)," kata Gini.

Dia menyampaikan, siswa yang diterima dan sekolah di Sekolah Rakyat adalah anak-anak putus sekolah di tingkat menengah pertama atau SMP dengan usia mereka, usia sekolah sesuai dapodik.

Sebab katanya, Sekolah Rakyat tahap awal hanya untuk menyambung belajar tingkat SMA kelas satu. Siswa tersebut nantinya berasal dari keluarga miskin yang datanya sudah terverifikasi pendamping PKH berdasarkan masing-masing kategori desil atau kategori batas kemiskinan.

"Mengutamakan desil 1 dan 2, dengan catatan miskin ekstrem. Kalau gak salah miskin ekstrem bagi mereka (keluarga yang punya anak usia sekolah) dengan pendapatan harian Rp20 ribuan," jelasnya.

Gini menegaskan, ada 10 kategori desil siswa yang berhak menjalani pendidikan di sekolah Rakyat Sentra Budi Perkasa Palembang. Nantinya para siswa akan mendapatkan fasilitas asrama menginap, sandang pangan seperti pakaian juga mendapatkan konsumsi harian hingga 3 kali per hari.

"Semua biaya sekolah dan asrama ditanggung pemerintah menggunakan APBN," kata dia.

Sementara kesiapan Sekolah Rakyat masih terus dilakukan pembenahan, meliputi pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut juga diperbaiki dan direnovasi Kementrian PU.

Sejumlah sarana dan prasarana yang disiapkan yakni ruang guru, adminstrasi, ruang tata sekolah, dapur, ruang makan dipisah putra-putri, asrama putra dan putri, laboratorium, sarana ibadah, olahraga, dan perpustakaan dari luasan total lahan 4,7 hektar.

Sementara kata Sekda Palembang Aprizal Hasyim saat menerima audiensi Sentra Budi Perkasa beberapa waktu lalu, lembaga pendidikan berbasis asrama di Sekolah Rakyat menerapkan dan mengusung semangat pemberdayaan sosial sekaligus pengentasan kemiskinan.

"Ini jadi angin segar bagi warga prasejahtera yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas. Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah. Ini solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap mendapatkan pendidikan layak sekaligus pembinaan karakter," jelas dia.

Menariknya, lanjut Aprizal, program ini juga dirancang sebagai pusat pembinaan bagi anak-anak yang pernah terlibat pelanggaran hukum. Pemkot bahkan menggandeng Yonif Raider 200 untuk memperkuat program pembentukan karakter siswa.

"Bukan dalam konteks menghukum, tapi untuk menanamkan nilai religius, kedisiplinan, cinta tanah air, dan kepedulian sosial. Anak-anak ini bukan gagal, mereka hanya butuh kesempatan kedua," katanya.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palembang, Mohammad Firmansyah menambahkan, Sekolah Rakyat bakal dibuka tahap pertama hanya untuk SMA kelas 1. Mereka dikelompokan menjadi empat rombongan belajar (rombel) dengan siswa perdana dipersiapkan sebanyak 100 orang. Masing-masing rombel 25 siswa.

Siswa yang akan belajar di sekolah rakyat berasal dari pendataan Kemensos sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data itu didapatkan dari validasi data pendampingan PKH sebagai tenaga teknis yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial.

"Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana, kami mendukung segala program pemerintah pusat untuk memutus tali kemiskinan, memperbaiki pendidikan dan mengatasi permasalahan ekonomi," jelasnya.

Firman menyampaikan, mekanisme sekolah rakyat baru untuk kelas satu SMA karena realisasinya harus segera. Ke depan tentu akan ada evaluasi dan penambahan kelas lainnya beserta lokasi alternatif tak hanya di Sentra Budi Perkasa Palembang.

Diketahui, sebelum jadi tempat Sekolah Rakyat, Sentra Budi Perkasa merupakan naungan harapan bagi penyandang disabilitas fisik dari kalangan prasejahtera. Bahkan di seluruh Sumatera, unit pelaksana teknis (UPT) di sini jadi satu-satunya instansi yang melayani pembuatan alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik (ortotik prostetik/OP).

Sentra Budi Perkasa juga telah menyelenggarakan berbagai layanan, seperti pelatihan otomotif, komputer, kerajinan tangan, menjahit, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Selanjutnya lokasi ini akan jadi tempat berbagi sebagai sentra sosial, tempat rehabilitasi korban anak rudapaksa, penyandang disabilitas dan Sekolah Rakyat tingkat SMA.