Respons PPI Sumsel Soal Polemik Paskibraka Lepas Hijab di IKN

Apabila dinilai secara global, aturan tak memakai jilbab bisa disebut seragam. Namun berdasarkan akidah, kebijakan itu tentu bertentangan. Sebenarnya kata dia, polemik tidak mengenakan hijab di IKN merupakan imbauan dan bukan larangan. Tetapi, masalah ini memang perlu disoroti seksama.

"Kita menyikapinya harus luas, mungkin soal ini (kebijakan tak memakai hijab) tujuannya paskibraka tampil cantik, padahal pakai hijab juga cantik," ujarnya kepada IDN Times, Kamis (15/8/2024).

Menurut Deliar, tujuan keberagaman dan setara soal penggunaan hijab yang dilepas terhadap Paskibraka di IKN bukanlah larangan dari Presiden Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo, melainkan untuk menjalankan tugas negara.

"Kalau larangan dari Jokowi saya rasa tidak ada seperti itu (tidak boleh pakai hijab). Kami mantan-mantan paskibraka, organisasi ini tidak bisa dimasukin sembarangan orang," kata dia.

Ia menegaskan, seluruh Paskibraka Sumsel yang mengenakan hijab tidak ada intruksi untuk dilepas. Bahkan katanya, waktu pengukuhan anggota di Griya Agung Palembang, Rabu (14/8/2024) malam, semua anggota pengibar bendera wanita tetap mengenakannya jilba sejak awal mereka datang.

"Semalam pengukuhan cantik-cantik, masih menggunakan hijab sesuai awal dia datang dan di Sumsel tidak ada kejadian seperti, aturan kaidah agama tetap dijunjung tinggi," jelasnya.

Persoalan keberagaman dengan tidak memakai hijab di IKN saat pengukuhan anggota Paskibraka sebelumnya berdasarkan kebijakan Badan Ideologi Pancasila (BPIP). Paskibraka putri disebut secara sukarela mengikuti aturan terkait pakaian.

Hal tersebut makin kuat setelah pengukuhan anggota ada 18 dari 76 anggota Paskibraka yang mengenakan hijab, namun tak menggunakan jilbab saat dikukuhkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8/2024) lalu, padahal ketika datang ke pemusatan latihan, saat latihan, hingga gladi seluruh paskibraka putri mengenakan jilbab.