Rendahnya Edukasi Bikin Kasus KBGO Meningkat di Ruang Digital Sumsel

Ratu Tenny menilai, perlu ada upaya bersama stakeholder untuk mengedukasi masyarakat dalam sebelum berbicara lebih lanjut terkait penegakan sanksi. Pemahaman tentang consent atau persetujuan menjadi fondasi penting agar masyarakat tahu batasan dalam berinteraksi di dunia maya.

"Padahal KBGO ini dekat dengan keseharian kita, karena kekerasan muncul akibat seseorang dianggap sebagai objek. Kita mau agar regulasi soal KBGO ini benar-benar diperkuat," ujar dia.

Hal senada disampaikan Jasmine Floretta VD dari Magdalene.co. Dia menegaskan bahwa KBGO sering terjadi akibat kurangnya edukasi mengenai konsep persetujuan dan pemahaman bentuk-bentuk kekerasan. Secara tidak langsung banyak yang abai bahwa tindakan yang dilakukan di ruang digital dilakukan tanpa disadari.

"Banyak orang tidak bisa mengidentifikasi apakah suatu tindakan termasuk kekerasan karena tidak memahami konsep persetujuan," jelas dia.

Dia juga menilai, anak-anak di bawah umur perlu diberikan pemahaman yang kuat tentang KBGO mengingat pengaruh dunia digital yang semakin masif. "Untuk anak-anak, edukasi lingkungan harus dimulai dari pembatasan penggunaan media sosial karena dapat memicu pelecehan atau kekerasan online,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua FJPI Sumsel Dwitri Kartini menilai kegiatan diskusi publik hari ini diberikan kepada khalayak umum untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, khususnya perempuan. Terlebih dunia jurnalistik harus memberikan rasa aman itu lewat pemberitaan.

"Sebagai jurnalis perempuan, kami ingin menghadirkan rasa aman melalui tulisan, medsos, dan berbagai media lainnya," jelas dia.

Kasus KBGO tidak hanya menyasar perempuan, tetapi juga berpotensi dialami laki-laki. Kebiasaan penggunaan media sosial yang serba terbuka membuat siapa pun lebih rentan menjadi korban.

"kami ingin mengajak dan membangun perlindungan terhadap KBGO, terutama bagi perempuan dan anak dengan bantuan pendampingan PPPA Sumsel," jelas dia.