Puluhan Ormas dan Aktivis Muara Enim Dukung Pelaksanaan Pilwabup

Dalam surat Mendagri, jabatan Wabup dapat dilanjutkan sesuai peraturan Undang-Undang (UU), mengingat sisa jabatan Wabup berakhir pada 2023 nanti.

Zul menambahkan, Gubernur Sumsel sebagai wakil pemerintah pusat diminta kepada DPRD dan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim agar masilitasi pengisian jabatan Wabup, lalu melaporkan perkembangannya kepada Mendagri.

Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki didampingi sejumlah anggota dewan, mengapresiasi Ormas, LSM, serta aktivis yang mengawal rencana penyelenggaraan Pilwabup di DPRD Muara Enim.

Ia menjelaskan, proses Pilwabup di DPRD Muara Enim telah masuk tahapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), kemudian pembuatan Tata Tertib (Tatib) dan Panitia Pemilihan (Panlih).

“Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya ini. Pilwabup akan diselenggarakan di DPRD Muara Enim dan dilanjutkan agar bisa segera terlaksana,” pungkasnya.

Muara Enim sebelumnya dipimpin oleh Ahmad Yani sebagai Bupati dan Juarsah sebagai Wabup. Namun Ahmad Yani ditangkap KPK, menyusul Juarsah ditangkap lembaga antirasuah KPK dalam kasus suap fee 16 paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Juarsah merupakan Bupati Muara Enim yang dilantik secara definitif pada Desember 2020 lalu. Ia mencatatkan diri sebagai Bupati paling singkat karena menjabat selama 1,5 bulan, sebelum akhirnya ditangkap KPK pada Januari 2021. Juarsah divonis 4,5 tahun, sedangkan Ahmad Yani jatuhi hukuman lima tahun.