Palembang, IDN Times - Pengembangan destinasi wisata Pulau Maspari yang berada di wilayah terluar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), masih terkendala dana dan pengaturan tata ruang zona pesisir.
Nah, untuk bisa mengebut proses pembangunan pulau yang masuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sudah memasukkan kerja sama dengan dua kementerian.
Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengungkapkan, saat ini pihak pemprov lagi menyusun rencana menjadikan pulau Maspari sebagai tempat pembibitan udang, dengan tujuan untuk meningkatkan pariwisata sekaligus keanekaragaman hayati.
"Sudah saya sampaikan kemarin akan kita jadikan pusat pembibitan udang. Insyaallah pembangunan tahun ini akan segera dimulai, doakan saja," ujar Mawardi, Selasa (2/7).
Mawardi tidak menampik, untuk membuka Pulau Maspari pihaknya membutuhkan dana besar untuk menciptakan pariwisata baru di Sumsel ini. Pihaknya masih mengupayakan untuk masyarakat, agar bisa mengakses pulau terluar tersebut. Atas dasar itu, Pemprov Sumsel bersama dua kementerian akan bekerja sama dalam mewujudkan pariwisata baru itu.
"Tidak lain masalahnya hanya dana. Kita sudah mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementrian Pariwisata. Harapan kita, antara pariwisata dan perikanan dapat bersama Pemprov Sumsel membangun Pulau Maspari ini," jelas dia.
Terkait pelibatan pihak investor asing, Mawardi belum melihatnya sebagai keharusan. Pihak pemprov masih melelang tander pelaksanaan pengerjaan pulau, kepada kontraktor lokal untuk melaksanakan pengerjaan pulau pariwisata tersebut.
"Aku kira sekarang dalam pelaksanaan tender, lelang. Ke depan akan kita selesaikan dalam waktu dekat," ujar dia.
Mantan Bupati Ogan Ilir dua periode itu meneruskan, jika tidak secepatnya diatur dengan tata ruang zona-zona pesisir tersebut, bukan tidak mungkin Pulau Maspari akan merugikan Provinsi Sumsel. Apalagi di daerah aktivitas masyarakat di sekitar pesisir itu lebih mendekat dengan Pulau Bangka .
"Begitu banyak sumber daya alam dan sumber daya hayati, bukan tidak mungkin yang dirugikan adalah Provinsi Sumsel," ujar dia.
Mawardi menambahkan, apa pun yang menyangkut dengan kebijakan pemerintah daerah, jika Pemprov Sumsel belum ada tata ruang, maka akan menjadi hambatan terutama yang terkait dengan anggaran pusat.
"Atau tidak sesuai dengan tata ruangnya ,sudah pasti tidak sesuai dengan zona nya tidak akan mungkin Pemerintah Pusat akan membantu," tandasnya.