PPP dan PDIP Sumsel Tunggu Rilis KPK Terkait Kader Terjaring OTT
Palembang, IDN Times - Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten OKU, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut telah mengamankan beberapa oknum anggota DPRD dari sejumlah partai politik (parpol).
Para pejabat yang ditangkap termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta sejumlah anggota DPRD setempat. Sejauh ini, baru Hanura yag mengakui jika Ketua DPC Hanura OKU turut terjaring. Sementara dua dari parpol lain yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan masih menunggu keterangan resmi KPK.
1. Masih terapkan asas praduga tak bersalah
Ketua DPW PPP Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Ahmad Palo tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait dugaan kadernya masuk dalam jerat OTT KPK di OKU pada Sabtu (15/3/2025).
Palo mengatakan, pentingnya prinsip praduga tak bersalah dalam menyikapi suatu dugaan kasus yang belum memiliki kepastian. Menurutnya, hingga saat ini belum ada informasi yang benar-benar valid terkait kejadian tersebut.
2. PPP menyayangkan jika benar kadernya terlibat
Maka dari itu, ia mengingatkan semua pihak untuk tetap objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada kejelasan lebih lanjut.
"Kalaupun memang benar, tentu kita sangat menyesalkan kejadian ini. Namun kita tetap berpegang pada praduga tak bersalah," ujar Ahmad Palo, Sabtu (15/3/2025).
Anggota DPRD Sumsel ini menerangkan, klarifikasi yang lebih mendalam masih diperlukan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian dalam menyikapi isu menjadi hal yang sangat penting.
"Kami berharap bahwa dugaan kejadian tersebut tidak benar adanya. Serta masyarakat dan seluruh kader PPP untuk tetap tenang serta menunggu perkembangan informasi secara resmi," ungkapnya.
3. PDIP belum tentukan langkah apapun
Senada yang disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas. Ia menegaskan bahwa partainya masih menunggu rilis resmi dari KPK terkait operasi yang dilakukan di OKU. Hingga saat ini, PDI Perjuangan belum mengambil langkah apa pun terkait kabar yang beredar bahwa ada kadernya yang ikut diamankan KPK.
“Kita masih menunggu karena KPK belum merilis secara resmi terhadap operasi apa yang mereka lakukan di OKU,” ungkap Giri.
4. Baru tentukan sikap setelah KPK keluarkan rilis resmi
Pihaknya tidak ingin berspekulasi sebelum ada kepastian informasi dari lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, PDI Perjuangan akan mengambil sikap berdasarkan hasil rilis resmi dari KPK, termasuk apakah benar terjadi OTT dan siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
“Kita menunggu KPK, apakah benar ada OTT, selanjutnya siapa tersangkanya. Keputusan akan diambil berdasarkan kondisi dan hasil rilis dari KPK jika berkaitan dengan sanksi bagi kader yang terlibat,” katanya.
