Polemik Pilkada di Tapal Batas, Warga Muba tapi Nyoblos di Muratara

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Muba, Suganda menyatakan, secara administrasi SDN Sako Suban masuk ke wilayah Muba. "Kalau secara administrasi wilayah, ini memang masuk ke Muba, tapi kalau terkait TPS itu wewenang KPU,” kata Suganda saat dikonfirmasi, Rabu (27/11/2024). 

Salah seorang guru SD di Sako Suban, Yeni Lastari menunjukkan surat undangan pemungutan suara untuk memilih Bupati Muba, meskipun dusun tempat ia tinggal tercatat sebagai bagian Kabupaten Muratara berdasarkan Permendagri No.76/2014.

"Saya memang tercatat sebagai penduduk Dusun 003, Desa Sako Suban. Awalnya sempat bingung kami pilih Bupati Muba atau Muratara,” ucap Yani.

Sementara itu, terkait tumpang tindih administrasi tersebut ditanggapi oleh Haris Azhar, aktivis HAM dari Lokataru, mengatakan, kondisi di TPS SDN Sako Suban tersebut menandakan bahwa daerah itu dipaksakan oleh pihak otoritas pusat sebagai daerah baru. Padahal di lapangan bahkan pencatatan resmi di daerah masih bernama daerah yg lama.

Kondisi di lapangan adalah sesuai pula dengan Peta dan Titik Koordinat yang dimuat dalam Lampiran UU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Muratara. Artinya, Permendagri No. 76/2014 terbukti melanggar undang-undang.

“Ini bukti bahwa pemerintah pusat memiliki agenda terselubung dan tidak diikuti dengan penataan administrasi pemerintahan lokal. Pertanyaannya, apa agenda pemerintah pusat tersebut,” ungkapnya, Rabu (27/11/2024).

Dia menduga, hal itu terjadi untuk meladeni kepentingan perusahaan tambang. Penetapan daerah baru tersebut membuka peluang bagi perusahaan tambang, untuk memperkuat argumentasi agar terus mengambil alih lahan garapan warga. 

Haris juga melihat ⁠potensi konfliknya sudah terjadi, karena ada banyak warga kebingungan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Sementara pemerintah pusat, dinilainya tutup mata atas persoalan tersebut.

"Konflik agraria di Pulau Sumatera memang tinggi, terutama di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan Bandar Lampung. Meskipun Sumsel bukan yang paling tinggi tapi setiap kasus tetap buruk bagi korban. Korban tidak bisa dinilai dengan angka statistik. Akan banyak sengketa yang bakal muncul," bebernya.