Pidato Kenegaraan Jokowi, Penuh Kesan tapi Seperti Bunga Tidur

Harnojoyo melanjutkan, Presiden Jokowi sudah menyesuaikan pemberitaan nasional dan lokal, bahkan dunia, dengan memanfaatkan teknologi.

"Dan ini untuk kepentingan dan kebutuhan bangsa untuk kebaikan. Jadi, jangan sampai infrastruktur yang baik ini dipergunakan secara salah. Harus benar- benar diperhatikan secara rasional," ujarnya.

"Apalagi, dengan anggaran dana desa Rp70 miliar yang disiapkan negara. Ini mengarah untuk menyanggupi kebutuhan desa yang di apresiasi bagaimana situasi antusias desa menyambut kemajuan teknologi," sambungnya.

Sejalan dengan Wali Kota Harnojoyo, Anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang, Hidayat Comsu menuturkan, pemikiran Presiden Jokowi merupakan hal luar biasa. Apalagi dengan kebutuhan industri sekarang, Indonesia bisa meningkatkan pembangunan lebih maju kedepan.

"Jokowi sudah memberi beberapa hal berdampak pada rakyat. Contohnya, semangat pemersatu. Melalui dorongan dari SDM unggul berkompeten, bisa membantu pertumbuhan ekonomi negara. Jujur, mengenai teknologi secara lingkup sekitar para pejabat-pejabat Indonesia banyak yang gaptek. Maka itu, munculnya SDM baru ke depan bisa menepis kebutaan teknologi," tuturnya.

Dengan SDM unggul, terang Comsu, Indonesia bakal bisa mengembangkan industri IT yang mungkin bisa menyusul negara-negara maju teknologi.

"Hanya saja, kekurangan yang benar harus dibenahi yakni masih banyaknya kroni-kroni, terutama pejabat-pejabat khususnya yang masih bercokol di atas dengan masih tidak memiliki kualitas," terangnya.

Pandangan lain terhadap pidato kenegaraan Presiden Jokowi, juga dituturkan Pelatih Kepala Sriwijaya FC, Kas Hartadi. 

Dari penilaian seorang tokoh sepak bola Indonesia ini, Jokowi konsisten membangun infrastruktur terlepas dari pengembangan teknologi.

"Setuju dengan Pak Jokowi ya. Apalagi kalau membahas Infrastruktur seperti jalan tol. Bagus sudah bisa membangun jalan tol Sumatera bakal sampai ke Aceh. Kemudian dari pembangunan di Manahan Solo itu, dan apresiasi-apresiasi beliau dengan memberikan penghargaan dana bagi insan olahraga, contohnya pada waktu Asian Games," tuturnya.

Penilaian berbeda diutarakan Advokasi muda Palembang, Mualimin Pardi, yang menyatakan pidato Jokowi tak lebih seperti bunga tidur. Terlebih, saat membahas mengenai perluasan dan penambahan pengadilan di setiap daerah. Padahal, itu bukan jadi tolak ukur.

Penambahan pengadilan, ujar Mualimin, tidak bisa jadi perhitungan keadilan di Indonesia sudah baik. Karena, sebenarnya dilihat dari kualitas UU bukan banyak UU yang ada.

"Ketika melihat sistem penegakan hukum, yang harus diperhatikan yakni melihat dari kualitas penegak hukumnya. Secara keseluruhan dalam pidatonya, Jokowi tidak punya gagasan besar untuk menyelesaikan tantangan besar menghadapi aparatur penegak hukum," katanya.

Kemudian menanggapi pidato kenegaraan, urai Mualimin, kaitan pidato yang dipaparkan Jokowi kesannya hanya janji kosong.

"Soal dia ingin menegaskan sistem presidensial ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kepemimpinannya masih dirong-rong oleh pengusung. Karena seperti kita lihat, beberapa waktu lalu dari PDIP menyatakan dalam kongres mereka merekomendasikan amandemen untuk memperkuat sistem parlementer," jelasnya.

Selanjurnya, konteks teknologi peningkatan SDM, yang jadi sorotan adalah Jokowi tidak mempunyai kerangka besar. Peningkatan SDM tidak bisa terlepas dari lingkungan hidup, generasi anak-anak muda. Jokowi tidak ada kerangka jelas antara pembangunan SDM atau kebijakan.

"Kesannya hanya ingin siap menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin ketat di era digital. Tanpa tidak melihat fakta lain dari aspek berbeda. Padahal, Jokowi menyebutkan dalam pidatonya bahwa ada tantangan masalah yang harus diperhatikan yakni iklim, lingkungam hidup serta potensi wilayah yang rentan dengan bencana," tandasnya.