Pencatatan Sipil Diminta Aktif Rekam KTP ODGJ dan Difabel

23 Jun 2022, 17:31 WIB

Pencatatan data kependudukan untuk ODGJ dan Difabel di Sumsel (IDN Times/istimewa)

Palembang, IDN Times - Pemerintah pusat menargetkan semua lapisan masyarakat memiliki kartu identitas, tak terkecuali Difabel maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pembuatan identitas sebagai upaya pemerintah agar seluruh masyarakat mendapat pelayanan yang sama seperti jaminan ketenagakerjaan, kesehatan negara BPJS, maupun bantuan sosial (Bansos).

"Kalau tidak punya NIK, BPJS Kesehatan harus berbayar. Kan, syarat dapat itu harus punya NIK dan e-KTP. Ini hanya tugas kemanusiaan, tak ada kaitan dengan Pemilu, Pilpres, Pileg atau lainnya," ungkap Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullof, Kamis (23/6/2022).

1. Banyak Difabel dan ODGJ tak mendapat haknya

Ilustrasi pelayanan kependudukan di Kantor Disdukcapil (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Menurut Zudan, ODGJ bisa membuat identitas dibantu pihak keluarga maupun panti tempat dirinya bernaung. Sebab selama ini banyak bansos yang tak tersalurkan karena para ODGJ tak memiliki data kependudukan.

Pencatatan kependudukan untuk ODGJ merupakan langkah pemerintah memastikan negara hadir untuk seluruh masyarakat. Dirinya pun meminta komitmen pemerintah daerah bertindak secara konkret di lapangan.

"Jika tak terdata sementara bansos harus disalurkan, mereka juga kan tidak punya penghasilan tetap karena tak bisa bekerja," ujar dia.

2. Pencatatan data kependudukan bukan untuk pemilu

Situasi kantor Disdukcapil Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Zudan menilai, selama ini banyak pihak yang salah mengartikan niat pemerintah mendata ODGJ hingga difabel untuk komoditas politik. Apalagi isu tersebut banyak berkembang ketika mendekati tahun politik dan pemilihan umum.

"Pembuatan KTP-nya bukan untuk Pemilu, tak ada kaitan untuk itu. Memang isu ini selalu muncul jelang Pemilu," beber dia.

Dirinya menilai, keberhasilan pendataan terhadap ODGJ dan difabel bisa dilakukan bila pemerintah daerah turut berkomitmen dengan turun melakukan jemput bola. "ASN saya minta pro aktif dan jemput bola," jelas dia.

3. Bansos tak pernah sampai ke ODGJ dan Difabel

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Tangga Erfizal)

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru mengatakan, langkah tersebut baik untuk melakukan pencatatan kependudukan bagi orang-orang terpinggirkan. Semua masyarakat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama. Dari sembilan daerah di Sumsel, sudah terdata 600 ribuan penyandang disabilitas maupun ODGJ.

"Jujur, saya akui memang belum 100 persen pelayanan kepada masyarakat terpenuhi. Salah satunya belum terdatanya para difabel, sehingga hak-hak mereka belum bisa terpenuhi. Seperti BPJS atau bansos yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah, serta yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," tutup dia.