Kejadian ambruknya bangunan ponpes di Sidoarjo menjadi peringatan serius bagi Pemprov Sumsel untuk melakukan evaluasi kelayakan bangunan pesantren guna mencegah bencana serupa.
Pemprov Sumsel telah membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Bangunan Pesantren yang akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
Laporan evaluasi dari tim pengawasan ponpes diharapkan dapat disampaikan secara menyeluruh dan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil langkah teknis lanjutan bersama kementerian terkait.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) mengevaluasi semua bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di berbagai Kabupaten/kota. Hal itu, untuk mencegah bencana serupa yang terjadi di Sidoarjo.
"Pemerintah daerah perlu segera melakukan tindak lanjut di wilayah masing-masing untuk mengevaluasi kelayakan bangunan pesantren," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra, Kamis (9/10/2025).
Kejadian yang menyebabkan bangunan ponpes ambruk seperti di daerah Jawa katanya, merupakan insiden serius yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah dan pemangku jabatan di seluruh wilayah. Harapannya, di Sumsel tidak ada peristiwa serupa. Sehingga, penting saling membangun kepedulian dan mengawasi keselamatan santri.
"Evaluasi ini sebagai bentuk kepedulian. Apalagi runtuhnya bangunan pesantren Al Khoziny di Sidoarjo menjadi peringatan serius agar pemerintah daerah lebih proaktif dan ini serius juga harus kita pahami bersama," ujarnya.
Edward menyampaikan, langkah antisipasi yang telah dilakukan Pemprov Sumsel terhadap pencegahan bangunan ambruk adalah Gubernur Herman Deru langsung membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Bangunan Pesantren.
Tim ini kata dia, nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pemeriksaan lapangan, mengidentifikasi potensi kerusakan dan menyusun laporan kelayakan.
"Semoga, hasil evaluasi dapat disampaikan secara menyeluruh," kata dia.
Laporan evaluasi dari tim tersebut lanjut Edward juga sangat diharapkan bisa diinformasikan detil dan tim pengawasan ponpes pun dapat menunjukkan kondisi bangunan dalam keadaan nyata, yakni apakah memang membutuhkan perbaikan segera atau tidak.
Laporan dari tim pengawasan katanya, akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil langkah teknis lanjutan bersama kementerian terkait. Edward juga menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya membangun fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut aman digunakan.
"Ketika nanti pemerintah pusat meminta laporan terkait kelayakan bangunan publik, kita sudah siap dan dapat bersama-sama mencari solusi terbaik. Pemerintah harus hadir agar masyarakat merasa tenang. Oleh karena itu, perlu dilakukan inventarisasi dan pelaporan hasil evaluasi kelayakan konstruksi bangunan di setiap daerah,” jelasnya.