Pemprov Sumsel meminta perusahaan angkutan pertambangan serius membangun kembali jembatan Muara Lawai yang putus lima bulan lalu.
Estimasi pembangunan jembatan baru mencapai RP23 miliar lewat dana patungan perusahaan angkutan batubara, dengan penandatanganan kontrak pada 17 Desember 2025.
Gubernur Sumsel menetapkan penyelesaian masalah pendanaan hingga 31 Desember 2025, jika tidak, jalur angkutan akan ditutup.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Sumatra Selatan (Sumsel) meminta keseriusan perusahaan angkutan pertambangan di Sumsel untuk membangun kembali jembatan Muara Lawai yang putus lima bulan lalu. Pasalnya, hingga saat ini jembatan yang putus akibat kelebihan tonase tersebut tak kunjung dibangun.
"Kita panggil pihak-pihak terkait, jangan sampai pemerintah di-prank," ungkap Asisten I Sumsel, Apriyadi, Jumat (28/11/2025).
Apriyadi menjelaskan, Pemprov Sumsel enggan menerima janji tanpa realisasi dari pihak yang berkewajiban melakukan perbaikan. Menurutnya, dari rapat yang sudah dilakukan, estimasi pembangunan jembatan baru akan mencapai RP23 miliar lewat dana patungan perusahaan angkutan batu bara.
"Sudah disepakati membuka rekening bersama di Bank Sumsel Babel, supaya pemda bisa memantau dana yang masuk dan transparan," jelas dia.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan penandatanganan kontrak dan Berita Acara Penyerahan Lapangan yang dijadwalkan pada 17 Desember 2025.
"Desain dasar jembatan sebenarnya sudah ada, namun masih harus dimatangkan oleh konsultan MK," jelas dia.
Nantinya, seluruh dokumen administrasi akan diserahkan dari Balai PU kepada pihak asosiasi (perusahaan) untuk mulai dikerjakan. Pembangunan fisik jembatan akan dimulai pada awal Januari 2026.
"Mungkin awal Januari 2026 pekerjaan konstruksinya sudah mulai. Jangan di-PHP, tiap minggu akan kita lihat progres dana yang masuk," jelas dia.
Apriyadi pun menyoroti jembatan lain yang rusak akibat aktivitas angkutan batu bara di wilayah Lalan Musi Banyuasin. Menurutnya, Gubernur Sumsel Herman Deru telah menetapkan penyelesaian masalah pendanaan hingga 31 Desember 2025.
"Kalau tidak, otomatis kegiatan ditutup. Masyarakat dan pemerintah akan bertindak maksimal 31 Desember dana tidak terkumpul maka jalur (angkutan) akan ditutup," jelas dia.