Pemkot Palembang Dinilai Lalai Atasi Banjir, Walhi Sumsel Demo di DPRD
- Pemerintah Kota Palembang dikecam Walhi Sumsel karena dianggap abai dalam menangani banjir, yang menyebabkan korban jiwa.
- Walhi Sumsel menggelar aksi ke DPRD Palembang untuk menuntut pertanggungjawaban Pemkot terhadap masalah banjir dan ingin melihat tindak lanjutnya.
- Walhi Sumsel menyampaikan keluhan soal titik rawan banjir di beberapa wilayah dan menilai banjir sebagai manifestasi bencana ekologis yang disebabkan oleh kebijakan buruk tata kelola ruang hijau.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dinilai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatra Selatan (Walhi Sumsel) abai dan lalai terhadap penanganan banjir. Pemerintah juga disebut tak responsif terhadap masalah banjir hingga ada korban jiwa.
Sebelumnya, saat hujan deras mengguyur Palembang Senin (18/11/2024), seorang bocah berusia 6 tahun dilaporkan hilang terseret arus banjir saat asyik bermain hujan di sekitar rumahnya. Pada Selasa (19/11/2024) sekitar pukul 16.30 WIB, bocah itu ditemukan meninggal.
1. Pemkot Palembang dinilai tak menaati tuntutan Walhi Sumsel
Menyikapi kondisi memilukan tersebut, Walhi Sumsel menggelar aksi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang di Jakabaring, Rabu (20/11/2024). Walhi menuntut pertanggungjawaban terhadap Pemkot sekaligus ingin melihat tindak lanjut ke depan.
"Melihat banjir yang makin parah, terlihat Pemkot Palembang tidak menaati tuntutan (penyediaan RTH) Walhi yang disahkan PTUN sejak dua tahun lalu," kata Ketua Koordinator Aksi Walhi di DPRD Palembang, Muhammad Rizki Syaputra.
2. Banjir Palembang jadi ancaman bagi masyarakat
Tak hanya menyoroti sikap lalai Pemkot, Walhi Sumsel juga menyampaikan keluhan soal titik rawan banjir di sejumlah wilayah meliputi Kawasan Plaju, Seberang Ulu I, Mayor Ruslan, Veteran dan RA Abusamah.
Kemudian di lokasi lain Jalan Seduduk Putih, Dempo, KM 6, Jalan Sudirman/ kawasan Masjid Agung, Makrayu, Jalan Perindustrian, 22 Ilir, hingga Sultan Mansyur.
"Persoalan banjir sampai hari ini belum ditangani secara serius oleh Pemkot. Banjir menjadi bencana menakutkan yang mengancam terutama di musim hujan," timpalnya.
3. Pemkot Palembang tak mampu menyiapkan kolam retensi cukup
Walhi Sumsel menilai banjir yang terus melanda Kota Palembang adalah manifestasi nyata dari bencana ekologis yang telah menimbulkan kerugian besar di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
Penyebab utama masalah ini, kata Rizki adalah penurunan daya dukung lingkungan dan kebijakan buruk tata kelola ruang hijau Palembang dalam pembangunan keberlanjutan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) dan rawa.
"Banjir disebabkan Pemkot tak menyediakan Kolam Retensi cukup dan saluran drainase memadai sebagai fungsi pengendalian banjir," jelas dia.
4. Respons DPRD Palembang soal tuntutan banjir Walhi Sumsel
Ketua Komisi III DPRD Rubi Indiarta mengakui, jika melihat kondisi banjir yang makin parah menunjukkan kesalahan dalam pemenuhan tuntutan PTUN dalam persoalan banjir dan penanganan bencana di Palembang.
"Nampaknya Pemerintah ini lena, harusnya pekerjaan dilakukan sejak kemarau sehingga tidak terjadi banjir, harusnya ada satgas khusus yang melakukan evaluasi banjir sehingga tidak terjadi lagi banjir, melakukan antisipasi banjir sejak awal," jelas Rubi.
Komisi III akan memanggil mitra kerja mereka yakni Dinas PUPR Palembang untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut yang telah merugikan tak hanya ekonomi juga korban jiwa ini. "Kami meminta pihak terkait melaksanakan aturan dengan ketersediaan RTH 30 persen, kolam retensi, drainase, dan lainnya," kata dia.
