ilustrasi sekolah rakyat (kompasiana)
Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Timur, Sumali menambahkan, karena pembangunan SR ini bersifat lintas sektoral, kementerian PUPR akan menangani konstruksi sementara siswa didata oleh Kementerian Sosial. Kurikulum akan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan serta dukungan administratif lainnya.
“Setelah konsultasi dengan Kemensos, kami juga sudah menggelar diskusi bersama lintas OPD untuk memperkuat komitmen daerah dalam pengajuan Sekolah Rakyat. Nanti juga melibatkan Dinas Perkim, PU, Dinsos, Bappeda, semua OPD terkait akan bergerak bersama,” ujarnya.
Saat ini, proses di tingkat daerah difokuskan pada penetapan lahan secara definitif dan pengumpulan data calon siswa miskin ekstrem oleh Dinas Sosial. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, proposal lengkap akan diajukan ke pemerintah pusat.
"Jika tidak ada hambatan, pembangunan bisa dimulai pada tahun 2026, dan Sekolah Rakyat pertama di OKU Timur dapat dibuka untuk tahun ajaran berikutnya," ucap Sumali.