Bayar Tunggakan BPJS Rp38 M, Pemkab Empat Lawang Tunggu Dana KB
Empat Lawang, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan semaksimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Adapun tunggakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Empat Lawang diketahui telah berlangsung selama tiga tahun sejak 2022, dengan total mencapai Rp38 miliar. Maka itu, Pemkab sudah menyiapkan strategi pembayaran agar secara bertahap tunggakan ini dapat diselesaikan.
1. Pemkab sebut akan berupaya menyelesaikan tunggakan
Hal ini diungkapkan Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri, saat menanggapi informasi yang belakangan ini beredar, yaitu terkait tunggakan BPJS Kesehatan.
"Kami Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tetap akan berupaya menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab pemda. Tapi dengan catatan sesuai dengan kondisi dan keadaan," ujar Fauzan Khoiri, Senin (20/1/2024).
2. Masih menunggu dana KB dari pemerintah provinsi dan pusat
Adapun skema pembayaran, untuk tunggakan BPJS Kesehatan tahun 2023 akan dijadikan sebagai beban utang bayar di tahun 2025. Sedangkan untuk tunggakan tahun 2024 lalu, pihaknya masih akan menunggu dana Kurang Bayar (KB) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
"Kita harus menunggu dana KB yang tertunda untuk tahun 2024, masih ada dana yang belum masuk dan itu akan rencananya untuk penyelesaian tunggakan BPJS. Kalau dana KB sudah diselesaikan, insyallah maka semua akan kita laksanakan. Sudah tentu pedomannya adalah aturan dan kondisi keuangan daerah," terangnya.
3. Ada sekitar 40 ribu peserta JKN-KIS kehilangan layanan kesehatan
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Trisnawarman mengungkapkan, tunggakan tersebut menciptakan tekanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penyelesaian tunggakan BPJS menjadi prioritas yang harus segera diatasi.
"Permasalahan JKN-KIS yang ditanggung APBD mulai bermasalah sejak 1 November 2024 lalu ada sekitar 40 ribu peserta yang kehilangan layanan kesehatan. BPJS sudah bantu utangi 3 tahun tapi tidak bayar-bayar. Sebelum-sebelumnya kita juga bantu dengan APBD provinsi tapi tidak banyak karena kita juga bantu kabupaten/kota lain," tegasnya.
