Palembang, IDN Times - Panglima Kodam (Pangdam) II Sriwijaya, Mayjen TNI Hilman Hadi, meminta kepada anggotanya tidak ikut berpolitik jelang pemilu 2024 mendatang. Hadi secara tegas akan memberi sanksi jika bawahannya terlibat dalam politik praktis.
"Sesuai intruksi khusus yang ada, TNI tetap netral," ungkap Hilman Hadi, Minggu (5/2/2023).
Menurut Hilman, sudah ada intruksi khusus dari Panglima TNI untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Dalam intruksi tersebut, setiap anggota TNI diminta untuk netral.
"Kami membutuhkan media untuk memposisikan TNI tetap netral. Tidak berpihak pada siapa pun dan tidak terlibat politik praktis seperti yang digariskan kepada TNI," jelas dia.
Dirinya menyebut tidak segan menindak jika ada anggota TNI yang terlibat dalam politik, apalagi anggota TNI dan Polri sebagai garda terdepan negara menjaga ketertiban masyarakat dan mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai.
"Ini merupakan perintah pimpinan. Baik pelanggaran disiplin maupun pidana ada prosedur dan aturannya," ungkap Hadi.
Hilman Hadi menerangkan aturan netralitas TNI ini tidak hanya berlaku bagi anggota dari setiap kesatuan, melainkan ASN di lingkungan TNI hingga keluarga.
"Saya tegaskan seluruh prajurit, PNS maupun Persit (Persatuan Istri Tentara) jangan berkomentar di medsos, baik secara statement dan lainnya, apalagi mengarah mendukung ke calon tertentu," jelas dia.