Palembang Tak Punya Anggaran Bansos, Pengamat: Hapus Tunjangan

Langkah untuk melakukan refocusing anggaran dinilai percuma, sebab PAD tercatat defisit. Langkah yang harus diambil adalah  perampingan anggaran, menunda pembangunan, hingga menghapuskan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Dari dulu Palembang paling lambat hapus TPP. Minimal penghematan anggaran dilakukan, sehingga berdampak lebih luas ke masyarakat. Paling tidak TPP dihapus sampai 2024," ungkap dia.

Pada masa sulit seperti ini, tidak menganggarkan bansos mengakibatkan masyarakat sengsara. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harusnya menjadi penyelamat. Namun ia melihat justru BUMD minim menghasilkan PAD.

Sejumlah BUMD seperti SP2J, TransMusi, dan PDAM, tidak berjalan produktif menyerap PAD. Hanya PDAM yang sejauh ini masuk kategori perusahaan daerah yang sehat.

"Justru BUMD Palembang menjadi beban daerah. Seharusnya ada perombakan dari Pemkot, atau bubarkan saja karena minim kontribusi," ujar dia.

Pemkot Palembang terkesan hanya berpangku tangan menunggu bantuan penyaluran bansos dari pemerintah pusat dan daerah. Pemkot kerap berdalih, COVID-19 mengakibatkan pihaknya tidak bisa menyalurkan bansos.

Padahal beberapa daerah lain pun bisa. Hal yang perlu dilakukan Pemkot kata Bagindo adalah menutup kebocoran anggaran, baik anggaran rutin dan pembangunan.

"Jangan ada kesan Pemkot Palembang hanya menunggu bantuan pusat dan provinsi," jelas dia.

Bagindo pun menyayangkan pernyataan Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo, beberapa waktu lalu, yang tidak bisa membedakan bansos dan bantuan kesehatan. Menurutnya, kedua hal itu berbeda. Keduanya merupakan tanggung jawab pemerintah yang tak bisa disamakan.

"Bansos ini jelas bantuan sosial yang tujuannya agar masyarakat dapat bertahan secara ekonomi. Bisa beli beras, bisa makan, bisa bertahan hidup. Alokasi anggaran ke faskes bukan bansos, Wako pun salah mengartikan bansos," jelas dia.

Sebelumnya, Wako Palembang mengakui jika tahun ini Pemkot tidak menganggarkan bansos. Pihaknya hanya menyalurkan bansos dari pusat atau pihak ketiga. Pemkot mengklaim, penyaluran lebih difokuskan pada penanganan pandemik di fasilitas kesehatan (faskes).

"Karena bantuan tidak terkait soal konsumsi saja, dan keselamatan masyarakat bukan hanya dari bansos. Tapi ada hal lain seperti penambahan tempat tidur di rumah sakit atau ruangan isolasi yang kita sediakan. Nanti kalau banyak yang tertular korona, kan harus kita atasi juga," ungkap Harnojoyo.