Pakar Hukum Unsri: Respon Pemerintah Soal Bendera One Piece Berlebihan

Dedeng menilai, seharusnya pemerintah melihat kritikan tersebut sebagai masukan untuk kembali mengintrospeksi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil beberapa waktu terakhir. Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto dinilai harus turun tangan merespons perdebatan yang berkembang di jagad maya sehingga isu yang ada tidak semakin melebar dan justru merugikan pemerintah.

Dirinya melihat, respons berlebihan yang disampaikan pembantu presiden, anggota legislatif hingga partai pendukung pemerintah yang menentang simbol pembebasan yang menjadi makna dalam manga dan anime One Piece sudah melenceng begitu jauh.

"Presiden harus introspeksi diri, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bawahannya. Karena presiden itu terpilih dari dukungan rakyat. Jadi fondasinya adalah rakyat. Kita harus mengayomi rakyat, kalau ada kritik, kita introspeksi. Kita harus berpihak pada rakyat, karena negara kita adalah negara yang berdaulat atas rakyat," jelas dia.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009, telah diatur bahwa bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih atau bendera Dwi Warna. Terkait pengibaran jolly roger yang di luar bendera negara, harus dilihat dalam dua aspek yakni, secara politik dan demokrasi.

Pengibaran bendera tersebut merupakan bentuk kritik yang lumrah dalam suasa demokrasi. Kritik bisa disampaikan melalui berbagai medium seperti halnya simbol fiksi, bukan hanya demonstrasi. Dirinya melihat respons anak muda saat ini sebagai kiasan dari kritik terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat.

"Contoh misalnya, pemblokiran rekening yang sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir lewat kebijakan PPATK. Itu kan menyusahkan masyarakat. Sehingga wajar saja ada kritik. Dalam sistem demokrasi wajar kritik itu disampaikan lewat berbagai bentuk ekspresi," jelas dia.

Lalu soal simbol tersebut, dirinya menilai pemaknaan simbol harus direspon dengan cepat bukan dengan kebijakan represif. Jangan sampai kritik ini justru ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan lain.

"Isu ini awalnya muncul dari kritik yang secara alami wajar di negara demokrasi. Namun, kalau responnya berlebihan lama-kelamaan bisa ditunggangi kepentingan lain dan kita khawatirnya isunya semakin melebar," jelas dia.

Semakin besarnya isu pengibaran bendera Merah Putih yang disandingkan dengan Jolly Roger atau simbol lainnya merupakan pelanggaran terhadap etika bermasyarakat dan bernegara. Dedeng menegaskan bahwa bendera Merah Putih adalah simbol negara yang telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang, sehingga harus dijaga.

"Karena ini sudah diatur di konstitusi dan undang-undang tentang bendera negara. Bendera kita itu adalah simbol negara, dan dia harus dijaga serta dipelihara dari hal-hal yang bisa menodainya," jelas dia.

Menurutnya bahwa menjaga kehormatan simbol negara tidak cukup hanya melalui aturan hukum, tetapi juga memerlukan kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat.

"Secara etika politik dan etika demokrasi, menyandingkan Merah Putih dengan bendera lain, apalagi yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, jelas tidak baik," ujar dia.