Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palembang tahun 2025 hanya mencapai 85% dari target yang ditetapkan pemerintah.
Kepala OPD yang gagal mencapai target PAD akan diancam mutasi sebagai bentuk perbaikan sistem pemerintahan daerah.
Pemkot Palembang akan melakukan inovasi, termasuk penggabungan kantor bersama untuk meningkatkan PAD dan menghemat anggaran hingga Rp50-55 miliar.
Palembang, IDN Times - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2025 tak mencapai target. Berdasarkan laporan, realisasi PAD hanya 85 persen dari angka yang telah ditetapkan pemkot.
"Bagi kepala OPD yang gagal capai target akan diberi ancaman mutasi," ujar Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam keterangan rilis yang diterima Minggu (4/1/2026).
Meski pencapaian PAD tak sesuai target yang diharapkan, Dewa optimistis pendapatan tahun 2026 bisa lebih positif dari tahun sebelumnya. Sebab kata dia, pemerintah kota (Pemkot) akan evaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak berkontribusi optimal.
"Kami tetap optimis di 2026 ini dengan berbagai macam kajian, baik itu kajian optimalisasi," kata dia.
Dewa menyampaikan, kebijakan mutasi bagi OPD yang kurang berkontribusi terhadap kebijakan maupun pencapaian yang tak sesuai target merupakan bentuk perbaikan sistem pemerintahan daerah.
"Jadi (mutasi) adalah konsekuensi karena tidak tercapai target," jelasnya.
Dia menambahkan, untuk meningkatkan PAD pada tahun ini, Pemkot Palembang akan melakukan berbagai inovasi. Termasuk perbaikan infrastruktur OPD dan optimalisasi aset pemerintah kota.
Salah satu strategi yang diterapkan lanjutnya, meliputi penggabungan kantor bersama yang terbukti menghemat anggaran hingga Rp50-55 miliar tanpa dana APBD.
"Ada inovasi, gagasan dari wakil wali kota untuk penggabungan kantor bersama. Ini salah satu upaya kita untuk mendapatkan PAD di samping pengurangan belanja dan efisiensi," jelas dia.