Otoritas Veteriner Usul Sapi NTB-NTT Diawasi Ketat, Bukan Dilarang

Jafrizal mengungkapkan, kebijakan yang ketat mengenai lalu lintas hewan tersebut harus dievaluasi dengan cara pengawasan ketat bukan pelarangan. Untuk itu, diperlukan analisis lebih lanjut agar risiko terhadap lalu lintas hewan khususnya dari daerah wabah tidak menganggu pasokan di Sumsel.

"Solusinya bukan melarang, tapi mengendalikan dengan pencegahan dan pengawasan ketat. Harga sapi dan daging di Sumsel akan tinggi bila pasokan dari daerah produsen dilarang," ungkap dia.

Jafrizal mengatakan, ada tiga kebijakan yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko penularan penyakit pada hewan dari wilayah yang dianggap memiliki sel wabah. Pertama, diperlukan komitmen bersama pelaku usaha untuk menjalankan SOP pemasukan sapi dari daerah wabah agar mudah diawasi otoritas setempat dengan cara memberikan vaksinasi.

Selanjutnya, komitmen pemerintah daerah melalui penguatan otoritas veteriner di setiap kabupaten/kota dengan mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner dan memperbanyak dokter hewan berwenang.

"Ketiga, keterlibatan lintas sektor seperti Badan Karantina, Laboratorium Veteriner dan Balai dalam surveilans penyakit baik daerah asal maupun di daerah penerima," jelas dia.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pembukaan kembali jalur masuknya hewan ternak ke Sumsel lewat mekanisme pengawasan bukan pembatasan. Hal ini dinilai lebih baik ketimbang melarang yang menyebabkan banyak sapi masuk dari daerah lain tanpa terdeteksi.

"Maka dari itu, otoritas veteriner Sumsel mengusulkan pembukaan akses pengiriman sapi dari NTB dan NTT dengan membuat analisis risiko yang akan melibatkan Balai Karantina Lampung dan Sumsel, Otoritas Veteriner NTB dan NTT dan Balai Karantina NTB dan NTT dalam waktu dekat, serta Otoritas Veteriner Kabupaten Kota baik daerah asal maupun daerah penerima sapi," jelas dia.