Om Mobi Kena Pungli Parkir di BKB Palembang, Bukti Janji Palsu Pemkot?

Video yang diunggah ulang oleh akun instagram @oypalembang menjadi sorotan publik setelah vlogger @motomobitv diduga menjadi korban yang dicegat preman di BKB Palembang.
Berikut sepintas obrolan yang dikutip dalam rekaman tersebut:

"Tadi parkiran di depan beda ya," kata vlogger otomotif yang berada dalam mobil.

"Oh kamu sudah bayar di situ," jawab pelaku.

"Lima ribu ya," lanjut korban.

Kemudian, seorang juru parkir (jukir) mencoba menengahi, "Gini aja, kamu sudah bayar di depan 5 ribu kan, jadi ini pribadi kamu saja pak." Namun, vlogger dalam mobil itu tetap bersikeras.

"Nanti dulu ya kita lagi, sebentar dulu ya," jawabnya.

"Saya mau minta parkir, ngak salah kan pak, mau ngopi pak," lanjut pria di luar mobil, seolah membenarkan tindakannya.

"Ya sebentar ya," jawab pria di mobil lagi, menunjukkan ketidaknyamanan.

Situasi tersebut membuktikan bahwa lokasi ruang publik di BKB itu masih rentan preman dan risiko keamanan belum optimal dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Kondisi rawan preman hingga membuat masyarakat resah itu, bisa dibilang bukti Pemkot Palembang tidak maksimal menjaga keamanan dan kenyaman kota. Insiden yang terjadi jadi wujud janji palsu pemkot dalam mencegah situasi tak nyaman di ruang terbuka.

Apalagi sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa sempat merencanakan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di ruang-ruang publik untuk mencegah hal negatif terjadi.

"Pemasangan (CCTV) di titik ini, utama di area rawan sebagai langkah antisipasi (premanisme) dan juga penerapan perda," kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Selasa (10/6/2025) lalu.

Adanya pernyataan tersebut, apakah sudah ada tindak nyata dari Pemkot Palembang mencegah premanisme?

Sementara pasca video tersebut viral, IDN Times mencoba mengonfirmasi langsung bagaimana tindak lanjut dan komitmen pengawasan Pemkot Palembang terhadap keaman kota melalu Whats App. Namun saat dihubungi, Ratu Dewa belum merespons persoalan yang telah ramai dibahas sebagian masyarakat.

Diketahui, masalah pengamanan dan kenyamanan serta pengawasan jukir liar di ruang publik merupakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan dinas perhubungan (dishub), termasuk peran pihak berwajib Polrestabes Palembang.

Meski sejumlah dinas dan stakeholder memiliki peran vital, namun secara intruksi dan arahan tetap menjadi kewenangan Pemkot Palembang, terutama Wali Kota Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam (RDPS). Kasus pemalakan terutama persoalan jukir liar terbilang sering terjadi di Palembang. Masalah yang dihadapi vlogger otomotif di BKB itu pun bukan hal pertama di Kota Pempek.

Situasi jukir liar jadi pekerjaan rumah Pemkot Palembang yang sangat penting, dilihat dari pernyatan Prima Salam beberapa waktu lalu. Prima pernah menjanjikan untuk memberantas masalah premanisme sejak April lalu.

"Simbol RDPS (Ratu Dewa- Prima Salam) itu, akan memberantas atau tidak pernah ada lagi pungli, aku dak perlu duit," kata Prima saat berkunjung ke Kantor Camat Ilir Barat 2, Senin (14/4/2025).